Presiden Madura United Respons Protes APPI soal Pemotongan Gaji Pemain

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, menilai keputusan terkait pembayaran 25 persen gaji pemain selama masa penangguhan kompetisi tak perlu diperdebatkan lagi.

Menurut Achsanul Qosasi, semua pihak harusnya bisa memahami dan merenungkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tak normal.

Pendapat pria yang biasa disapa AQ tersebut merujuk pada surat keberatan yang dilayangkan APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia) terhadap keputusan PSSI.

Baca juga: Cerita Pemain Madura United U16, Beralih dari Striker ke Penjaga Gawang

APPI menilai dalam surat keputusan PSSI bernomor 48/SKEP/III/2020 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, pada 27 Maret lalu, terdapat beberapa keputusan sepihak, salah satunya terkait masalah gaji pemain.

Menurut APPI, keputusan tersebut seharusnya ada kesepakatan bersama antara pemain dan klub terlebih dahulu.

Namun, nyatanya sebagai perwakilan pemain, APPI merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Achsanul Qosasi mengatakan tidak semua pemain kontra dalam memandang pemotongan gaji.

Dia mengambil contoh pemain-pemain Madura United yang sudah bersepakat untuk menerima 25 persen gaji.

"Pemain Madura (United) tidak ada yang keberatan terhadap keputusan PSSI, semua sudah menandatangani ‘persetujuan darurat’ dengan ‘mengevaluasi-sementara’ gajinya, sesuai keputusan PSSI," kata Achsanul.

"Pemain Madura United harus ikut empati terhadap situasi ini. Mereka sudah menerima DP cukup dengan gaji penuh selama 2 bulan dan pada bulan April ini mereka menerima 25 persen (dalam 3 bulan kedepan)," tutur anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 itu.

Jika diambil dari sudut pandang vertikal, pemain juga seharusnya tunduk terhadap pihak klub sebagai pemegang kontrak.

Sementara itu, pihak klub juga harus tunduk dengan PSSI selaku regulator.

Achsanul Qosasi kemudian mengibaratkan PSSI dan PT LIB sebagai OJK dan Bank Indonesia (BI).

Adapun klub adalah bank, sedangkan pemain adalah debitur.

Ketika OJK dan BI selaku pusat sudah mengambil sebuah kebijkaan, maka bank tinggal melaksanakannya tanpa harus melakukan jajak pendapat terhadap debitur.