Stadion Klub Sepak Bola Berprestasi Tanggung Jawab Siapa?

Sejauh ini, tidak jelas apakah Bosowa Group memiliki rencana jangka panjang untuk membangun stadionnya sendiri atau stadion untuk PSM. Bosowa Group tentu punya prioritas bisnisnya sendiri dan pencinta PSM pada umumnya tampaknya sadar bahwa mereka harus bersyukur masih ada perusahaan raksasa berbasis daerah seperti Bosowa Group yang mau dan mampu menangani manajemen PSM.

Oleh karena itu, harapan agar Bosowa Group membangun stadion untuk PSM tampaknya tidak realistis, setidak-tidaknya untuk saat ini. Harapan selanjutnya tertuju kepada investor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar selain Bosowa Group. Yang jadi pertanyaan: Adakah perusahaan-perusahaan lain yang berminat membangun stadion bagi PSM?

Tampaknya sulit mengharapkan ini terjadi karena ada dua alasan: (1) Bosowa Group sendiri tampaknya belum punya inisiatif untuk melibatkan perusahaan-perusahaan besar lain untuk bermitra; (2) perusahaan-perusahan lain tidak melihat potensi profit dari investasi besar membangun stadion untuk PSM.

Baca juga: PSM Juara dan Borong Penghargaan, Bernardo Tavares Kenang Titik Terendah

Harapan terakhir tertumpu pada pemerintah. Sejauh ini, sudah terbukti bahwa pemerintah daerah (khususnya Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel) gagal mewujudkan impian PSM untuk memiliki stadion sendiri di Makassar. Yang tampak nyata hanyalah tarik-ulur dan rendahnya komitmen dan sinergi di antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk bersatu agar PSM benar-benar memiliki stadion sendiri.

Selain kedua masalah itu, masalah nyata yang lain adalah kurangnya atau tidak adanya dana dari APBD Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dapat dibelanjakan untuk keperluan ini. Namun, ada juga informasi bahwa Pemkot Makassar sebenarnya sudah siap membantu, tetapi Pemprov Sulsel belum mau mengalihkan kepemilikan Stadion Mattoanging atau Stadion Barombong kepada Pemkot Makassar.

Saya pribadi berpendapat bahwa harapan paling akhir bagi PSM dan para pencintanya adalah pemerintah pusat di Jakarta. Saya mendasarkan pandangan ini pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (saya singkat P3N). Inpres P3N ini memerintahkan 12 menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan semua gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk melakukan, di antaranya, “penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional, dan training center sepak bola” (poin e dalam hal pertama dari empat hal yang diinstruksikan).

Jika ditafsirkan lebih dalam, Inpres ini mengandung pesan agar pemerintah pusat harus menjadi penggerak utama upaya penyediaan stadion bagi klub-klub sepak bola di seluruh Tanah Air, apalagi yang bersejarah panjang dan berprestasi seperti PSM. Tentu ada alasan-alasan filosofis dan strategis mengapa pemerintah pusat harus mengendalikan kepentingan tersebut.

Alasan yang paling nyata dan berdampak adalah keperluan pembentukan tim Garuda secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk olahraga ini. Timnas sebagai representasi bangsa dan negara Indonesia tentunya diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang-ajang regional dan internasional serta menaikkan Indonesia pada pemeringkatan oleh FIFA.

Baca juga: Jerit Kritik Bernardo Tavares untuk Wasit Liga 1 di Tengah Pesta PSM

PSM adalah salah satu klub di Indonesia yang secara konsisten menyumbangkan pemain-pemain terbaiknya untuk direkrut timnas. Maka, dengan semua kewenangan yang dimilikinya serta berdasarkan instruksi yang diterbitkannya sendiri, sudah sewajarnyalah jika pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko "Jokowi" Widodo, diharapkan memberikan perhatian besar kepada PSM beserta klub-klub sepak bola di Indonesia yang mengalami masalah serupa, dengan menyediakan sarana utama yang diperlukan, yaitu stadion yang layak.

Sejak berkuasa pertama kali pada sembilan tahun silam, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana tidak sedikit bagi pembangunan infrastruktur fisik untuk berbagai bidang kehidupan di seluruh Indonesia. Upaya Pemerintahan Jokowi untuk merapikan enam stadion yang direncanakan sebagai venue bagi pelaksanaan Piala Dunia U20 2023, yang telah dibatalkan FIFA itu, tentu patut didukung.

Rencana beliau untuk membangun kembali Stadion Kanjuruhan di Malang setelah tragedi memilukan yang terjadi di sana tahun lalu juga patut disokong. Demikian juga, program beliau melalui Kementerian PUPR untuk merenovasi 21 stadion lain di seluruh Indonesia (termasuk Stadion GBH), sebagai hasil evaluasi pasca-tragedi Kanjuruhan, sungguh sejalan dengan Inpres P3N dan komitmen beliau kepada FIFA terkait transformasi sepak bola Indonesia.

Jadi, tidak salah jika kita berharap kepada Pemerintahan Jokowi untuk melakukan intervensi strategis dengan mengalokasikan dana yang memadai agar Inpres P3N yang dibuatnya sendiri serta komitmen transformasi sepak bolanya kepada FIFA dapat terwujud.

Dengan demikian, klub-klub berprestasi di Indonesia seperti PSM dapat lebih fokus pada prestasi serta terus menjadi aset sepakbola daerah dan nasional secara berkelanjutan.