Stadion Klub Sepak Bola Berprestasi Tanggung Jawab Siapa?

TULISAN ini saya buat pada Minggu, 16 April 2023, sebelum klub sepak bola kebanggaan saya, PSM (Persatuan Sepak Bola Makassar), melakoni laga terakhirnya di Liga 1 untuk musim 2022-2023 di Stadion Gelora BJ Habibie (GBH), Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Apa pun hasil pertandingan PSM kontra Borneo FC tersebut, tak terbantahkan lagi bahwa PSM akan mengangkat piala juara Liga 1 untuk yang kedua kalinya, setelah kemenangan yang pertama kali pada 23 tahun silam (musim 1999-2000).

Pesta juara PSM tersebut sesungguhnya sudah dipastikan setelah kemenangan 3-1 dalam laga tandang melawan Madura United pada 31 Maret 2023.

Kemenangan PSM sudah pasti akan dirayakan dengan gegap-gempita, baik di Kota Parepare sendiri sebagai homebase PSM pada musim ini maupun di Kota Makassar, yang sejak tahun 1915 menjadi markas PSM.

Namun, kemenangan ini terasa manis-pahit campur-aduk. Manis karena sudah lama didamba-dambakan dan pahit karena terjadi di saat PSM justru tidak memiliki stadion sendiri. Itulah sebabnya, PSM harus bermarkas di Stadion GBH, yang berlokasi sekitar 150 kilometer dari Makassar dan bukan di Stadion Mattoanging (di kemudian hari berubah menjadi Stadion Andi Mattalatta) Makassar, yang telah membesarkannya selama ini.

Nasib memprihatinkan yang dialami PSM ini bukan baru pertama kali terjadi. Sebelum pindah ke Parepare pada pertengahan tahun 2022 pasca-pembongkaran Stadion Mattoanging, PSM telah berkali-kali harus menjadikan stadion di luar Makassar, bahkan luar Sulsel, sebagai markasnya. Perpindahan itu terjadi bahkan ketika PSM sedang membawa nama Indonesia di kompetisi klub sepak bola level Asia Tenggara.

Tidak itu saja. Selain dari Pemkot Parepare yang meminjamkan Stadion GBH, PSM juga menerima kebaikan hati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa yang meminjamkan Stadion Kalegowa, sekitar 15 kilometer dari Makassar, sebagai arena latihannya. Kabar terakhir, Pemkab Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Pemkab Bone juga tertarik meminjamkan stadion di daerah mereka masing-masing untuk PSM.

Konon, hampir semua klub sepak bola di Indonesia tidak memiliki stadion sendiri. Akan tetapi, benarkah PSM tidak punya stadion? Siapa yang seharusnya membangun stadion untuk PSM? Apakah implikasi ketiadaan stadion bagi PSM ini bagi nasib persepakbolaan nasional? Adakah rekomendasi yang dapat diberikan?

Tulisan ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Makassar Punya Stadion

Stadion Mattoanging memang telah dirobohkan pada pengujung tahun 2020 atas perintah Gubernur Sulsel ketika itu, Nurdin Abdullah, dalam rangka rencana renovasi total beranggaran lebih dari 1 triliun rupiah. Sayangnya, rencana yang konon hendak memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca-Covid-19 tersebut buyar karena tiba-tiba sang gubernur mengalami masalah hukum.

Ironisnya, sekitar 10 km dari reruntuhan Stadion Mattoanging, di bibir pantai Makassar, ada arena baru bernama Stadion Barombong. Stadion ini sudah berdiri sejak tahun 2018, di periode kedua jabatan Gubernur Sulsel saat itu, Syahrul Yasin Limpo. Sayangnya, pembangunan stadion ini mangkrak, konon karena kehabisan dana, dan tidak dilanjutkan oleh Nurdin Abdullah, yang lebih memilih membangun kembali Stadion Mattoanging.

Sikap penerusnya, Gubernur Sulsel saat ini, Andi Sudirman Sulaiman, juga tak jauh beda. Padahal, biaya penyelesaian Stadion Barombong disebut-sebut lebih ekonomis dibandingkan merenovasi Stadion Mattoanging secara keseluruhan.

Namun, ada informasi bahwa berdasarkan hasil audit, Stadion Barombong juga tidak layak pakai atau tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena mengandung cacat konstruksi. Ini berarti Makassar sebenarnya memiliki stadion saat ini (yaitu Stadion Barombong) tetapi tidak dapat menggunakannya karena stadion itu mangkrak atau mungkin harus dibangun ulang.

Siapa yang seharusnya membangun stadion untuk PSM?

Jawaban atas pertanyaan ini seharusnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan yang lain: Siapa yang paling berkepentingan, berkewajiban, dan memiliki sumber daya untuk membangun stadion bagi PSM?

Dalam konteks PSM saat ini, ada tiga pihak utama yang memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu Bosowa Group sebagai pemilik klub, investor swasta (termasuk atau selain Bosowa Group), dan pemerintah pusat dan daerah (khususnya Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel).

Sejauh ini, tidak jelas apakah Bosowa Group memiliki rencana jangka panjang untuk membangun stadionnya sendiri atau stadion untuk PSM. Bosowa Group tentu punya prioritas bisnisnya sendiri dan pencinta PSM pada umumnya tampaknya sadar bahwa mereka harus bersyukur masih ada perusahaan raksasa berbasis daerah seperti Bosowa Group yang mau dan mampu menangani manajemen PSM.

Oleh karena itu, harapan agar Bosowa Group membangun stadion untuk PSM tampaknya tidak realistis, setidak-tidaknya untuk saat ini. Harapan selanjutnya tertuju kepada investor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar selain Bosowa Group. Yang jadi pertanyaan: Adakah perusahaan-perusahaan lain yang berminat membangun stadion bagi PSM?

Tampaknya sulit mengharapkan ini terjadi karena ada dua alasan: (1) Bosowa Group sendiri tampaknya belum punya inisiatif untuk melibatkan perusahaan-perusahaan besar lain untuk bermitra; (2) perusahaan-perusahan lain tidak melihat potensi profit dari investasi besar membangun stadion untuk PSM.

Harapan terakhir tertumpu pada pemerintah. Sejauh ini, sudah terbukti bahwa pemerintah daerah (khususnya Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel) gagal mewujudkan impian PSM untuk memiliki stadion sendiri di Makassar. Yang tampak nyata hanyalah tarik-ulur dan rendahnya komitmen dan sinergi di antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk bersatu agar PSM benar-benar memiliki stadion sendiri.

Selain kedua masalah itu, masalah nyata yang lain adalah kurangnya atau tidak adanya dana dari APBD Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dapat dibelanjakan untuk keperluan ini. Namun, ada juga informasi bahwa Pemkot Makassar sebenarnya sudah siap membantu, tetapi Pemprov Sulsel belum mau mengalihkan kepemilikan Stadion Mattoanging atau Stadion Barombong kepada Pemkot Makassar.

Saya pribadi berpendapat bahwa harapan paling akhir bagi PSM dan para pencintanya adalah pemerintah pusat di Jakarta. Saya mendasarkan pandangan ini pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (saya singkat P3N). Inpres P3N ini memerintahkan 12 menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan semua gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk melakukan, di antaranya, “penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional, dan training center sepak bola” (poin e dalam hal pertama dari empat hal yang diinstruksikan).

Jika ditafsirkan lebih dalam, Inpres ini mengandung pesan agar pemerintah pusat harus menjadi penggerak utama upaya penyediaan stadion bagi klub-klub sepak bola di seluruh Tanah Air, apalagi yang bersejarah panjang dan berprestasi seperti PSM. Tentu ada alasan-alasan filosofis dan strategis mengapa pemerintah pusat harus mengendalikan kepentingan tersebut.

Alasan yang paling nyata dan berdampak adalah keperluan pembentukan tim Garuda secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk olahraga ini. Timnas sebagai representasi bangsa dan negara Indonesia tentunya diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang-ajang regional dan internasional serta menaikkan Indonesia pada pemeringkatan oleh FIFA.

PSM adalah salah satu klub di Indonesia yang secara konsisten menyumbangkan pemain-pemain terbaiknya untuk direkrut timnas. Maka, dengan semua kewenangan yang dimilikinya serta berdasarkan instruksi yang diterbitkannya sendiri, sudah sewajarnyalah jika pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko "Jokowi" Widodo, diharapkan memberikan perhatian besar kepada PSM beserta klub-klub sepak bola di Indonesia yang mengalami masalah serupa, dengan menyediakan sarana utama yang diperlukan, yaitu stadion yang layak.

Sejak berkuasa pertama kali pada sembilan tahun silam, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana tidak sedikit bagi pembangunan infrastruktur fisik untuk berbagai bidang kehidupan di seluruh Indonesia. Upaya Pemerintahan Jokowi untuk merapikan enam stadion yang direncanakan sebagai venue bagi pelaksanaan Piala Dunia U20 2023, yang telah dibatalkan FIFA itu, tentu patut didukung.

Rencana beliau untuk membangun kembali Stadion Kanjuruhan di Malang setelah tragedi memilukan yang terjadi di sana tahun lalu juga patut disokong. Demikian juga, program beliau melalui Kementerian PUPR untuk merenovasi 21 stadion lain di seluruh Indonesia (termasuk Stadion GBH), sebagai hasil evaluasi pasca-tragedi Kanjuruhan, sungguh sejalan dengan Inpres P3N dan komitmen beliau kepada FIFA terkait transformasi sepak bola Indonesia.

Jadi, tidak salah jika kita berharap kepada Pemerintahan Jokowi untuk melakukan intervensi strategis dengan mengalokasikan dana yang memadai agar Inpres P3N yang dibuatnya sendiri serta komitmen transformasi sepak bolanya kepada FIFA dapat terwujud.

Dengan demikian, klub-klub berprestasi di Indonesia seperti PSM dapat lebih fokus pada prestasi serta terus menjadi aset sepakbola daerah dan nasional secara berkelanjutan.