Kerugian Capai Miliaran, Persebaya Surabaya Ajukan Banding ke Komdis

KOMPAS.com - Persebaya Surabaya mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI dan berharap mendapatkan keringanan.

Melalui surat keputusan bernomor 055/L1/SK/KD-PSSI/IX/2022, Komdis menyatakan Persebaya bersalah pada insiden kerusuhan pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 usai melawan RANS Nusantara FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kamis (15/9/2022) sore.

Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018 karena suporternya melakukan pelemparan 17 benda asing (kemasan air mineral) ke dalam stadion.

Baca juga: Persebaya Kena Sanksi akibat Kerusuhan Suporter, Bisa Rugi Lebih dari Rp 6 Miliar

Kemudian, usai pertandingan suporter Persebaya juga menerobos masuk ke dalam stadion.

Atas dua kesalahan tersebut Komdis menjatuhkan denda Rp 100 juta dan hukuman pertandingan kandang tanpa penonton sebanyak lima kali.

Hukuman tersebut membuat Persebaya merugi miliaran rupiah karena kehilangan pendapatan tiket selama lima pertandingan.

Dengan rata-rata jumlah penonton laga kandang mencapai 16.000 dan harga tiket ekonomi Rp 75.000, Persebaya sudah kehilangan Rp 1,2 miliar dalam satu pertandingan.

Jika mereka harus berlaga tanpa penonton selama lima pertandingan, maka total kerugian mencapai Rp 6 miliar.

“Terkait dengan turunnya SK Komdis PSSI, Persebaya hari ini mengirim permohonan banding,” ujar Sekretaris Persebaya Ram Surahman.

Baca juga: Tiga Derita Persebaya akibat Kerusuhan pada Laga Pekan Ke-10 Liga 1

“Selanjutnya, sesuai regulasi, ada waktu tujuh hari untuk menyiapkan memori banding,” imbuhnya.

Dalam surat keterangan tersebut Komdis memang memberikan kesempatan Persebaya melakukan banding maksimal 7 hari setelah surat diturunkan.

Memaksimalkan kesempatan Persebaya akan melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten di bidang hukum sepak bola.

“Untuk alasan, nanti kami akan ketemu tim legal untuk siapkan memori bandingnya. Yang jelas, kami minta pengurangan hukuman. Bagian dari spirit sanksi sebagai proses edukasi,” pungkasnya.