Wawancara Rahmad Darmawan: Kejar Impian ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan, menilai pembekuan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, sangat merugikan stakeholders sepak bola Indonesia. Ribuan orang harus kehilangan mata pencaharian, mulai dari pelatih, pemain, hingga penjaga tiket stadion dan pedagang asongan yang biasa menjajakan dagangannya ketika ada pertandingan.  

Menpora seakan tak menggubris hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 91/G/2015/PTUN-JKT, 14 Juli 2015. Salah satu poin penting dari putusan PTUN itu adalah La Nyalla Mattalitti dinyatakan sah sebagai Ketua Umum PSSI. Secara keseluruhan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan dan memenangkan gugatan PSSI atas Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 per 17 April 2015 soal pembekuan PSSI.  

Beberapa pihak termasuk Rahmad mulai bersuara agar Imam mencabut SK Pembekuan. Beberapa waktu lalu, dia mengadu ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait situasi terbaru perseteruan antara PSSI dan Menpora.  

Kepada wartawan Kompas.com, Ferril Dennys, Selasa (28/7/2015), Rahmad mengatakan langkah yang diambilnya itu murni agar sepak bola Indonesia kembali bergeliat, tanpa ada desakan dari pihak mana pun.  

Berikut wawancara lengkapnya:  

Menurut Anda, apakah layak sepak bola Indonesia dalam kondisi seperti ini? 

Saya pikir, siapa pun yang peduli akan mengatakan bahwa tidak sepantasnya sepak bola Indonesia dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahwa untuk masyarakat Indonesia, olahraga paling digemari adalah sepak bola, meskipun minus prestasi. 

Sepak bola bisa menghadirkan suasana menarik bagi setiap penonton. Dengan segala kekurangannya, sepak bola bisa menjadi suatu hiburan dan sekaligus mata pencaharian buat pemain. Kondisi seperti ini tentu disayangkan. 

Bukan saya tidak setuju soal membangun sepak bola Indonesia. Saya sangat mendukung program-program pemerintah berkaitan dengan hal yang pernah disampaikan mengenai tidak ada lagi gaji pemain telat, menghapus match fixing, dan mafia sepak bola. 

Namun, dengan menghentikan kompetisi, saya sangat menyayangkannya. Yang ideal adalah tetap menjalankan roda organisasi di federasi, namun juga menguatkan hal-hal yang dirasa kurang. Misalnya dengan menangkap mafia pengaturan skor. 

Jadi tidak mendiamkan situasi ini terus berkepanjangan. Kita tahu dengan intervensi yang terjadi, kita sangat dirugikan karena disanksi oleh FIFA. Dihukum FIFA adalah langkah mundur. 

Apa yang menjadi asumsi Anda bahwa ini adalah langkah mundur?  

Sepak bola Indonesia sedang berkembang. Sekolah sepak bola menjamur, meskipun belum diimbangi oleh jumlah pelatih. Sementara itu, kita mau mengejar akselerasi jumlah pelatih dengan menggelar banyak kursus. 

Pada tahun lalu, misalnya, kursus yang  diselenggarakan tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya satu kali digelar. Lisensi B dan Lisensi C digelar dua kali. Artinya, program percepatan pelatih sedang dijalankan tetapi sekarang berhenti lagi. 

Saat program ini berhenti, maka pemulihan terhadap semua program kerja akan membutuhkan waktu panjang. Jadi, jelas kita dirugikan dalam segi jumlah penambahan pelatih.  

Kedua, kesempatan bermain pemain muda di ajang internasional praktis tertutup. Kemarin, timnas U-16 dan timnas U-19 sudah latihan satu tahun akhirnya sia-sia. Mereka belum tentu mengulang momen itu. Soalnya, usia mereka sudah lewat tahun depan. Bayangkan, ini menjadi salah satu kerugian. 

Berikutnya adalah kerugian soal menjalani laga internasional. Contoh, kemarin kesempatan bagi salah satu tim di Indonesia melawan AS Roma. Yang terjadi mereka malah bermain antarpemain. Ini sungguh ironis. Karena seharusnya, (laga itu) bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kita. 

Selanjutnya adalah terhentinya FIFA Goal Project. Kita baru mendapatkan satu bantuan lapangan yang seharusnya bisa didapatkan secara kontinu setelah program ini sukses. Namun karena berhenti, kita enggak tahu kapan lagi (ada program seperti ini). 

Sementara itu, kita mengharapkan pemerintah proaktif menambah infrastruktur tetapi sama sekali tak terbukti. Jadi, menurut saya sudahi (konflik ini) karena sangat merugikan.  

Yang paling terlihat dalam jangka pendek adalah ribuan tenaga pesepak bola kita saat ini menganggur. Padahal, sementara kita tahu tujuan pemerintah ini adalah memberdayakan masyarakatnya untuk bisa mandiri. 

Sepak bola bentuk dari mencari lapangan pekerjaan. Satu sisi, ini adalah sebuah langkah yang tidak bergantung kepada keuangan pemerintah. Sama sekali tidak ada. 

Apa sih yang diberikan pemerintah kepada sepak bola Indonesia, selain hanya menyiapkan infrastruktur? Yang lain tidak ada. 

Kok kenapa harus aktivitas yang justru memberikan value dan benefit kepada banyak orang dilarang? Jadi, menurut saya ini adalah langkah yang mundur. Sekali lagi, kita mendukung dan setuju program pemerintah. Namun, tidak setuju carannya. 

Belum lama ini, Anda melaporkan ke Komnas HAM soal masalah ini. Apakah itu langkah yang tepat menyelamatkan sepak bola Indonesia?