RD Khawatir "Force Majeure" Jadi Dalih Klub Lepas Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan, mengaku tidak setuju dengan keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menghentikan kompetisi. Sebab, menurut RD, alasan force majeure berpotensi dijadikan dalih bagi klub untuk tidak melanjutkan kontrak dengan pelatih dan pemain.

Tepatnya pada Sabtu (2/5/2015), Komite Eksekutif (Exco) PSSI menggelar rapat dan memutuskan penghentian kompetisi sepak bola seluruh Indonesia. PSSI menyebut force majeure lantaran merasa tidak mendapat pelayanan dari Pemerintah untuk menggulirkan pertandingan.

Alasan ini bisa merugikan pemain dan pelatih bila menilik Regulasi PSSI tentang status dan transfer pemain. RD pun mengakuinya.

"Betul itu. Karena force majeure, klub punya ruang untuk tidak melanjutkan kontrak pemain dan pelatih. Oleh karena itu, saya lebih setuju ditunda. Dengan begitu, ada tanggung jawab besar dari pihak klub," ungkap pelatih yang akrab disapa RD ini kepada Kompas.com.

Selain itu, RD tak memahami kondisi yang disebut force majeure oleh PSSI. Ia pun coba membandingkan dengan peristiwa 1998 ketika kerusuhan melanda Indonesia sehingga kompetisi sepak bola nasional disetop.

"Saat itu wajar. Kondisi tidak kondusif, banyak korban jiwa, dan petugas keamanan tidak bisa difungsikan bagaimana seharusnya. Kalau saat ini, negara aman. Hanya pihak Kepolisian tidak memberi izin karena instruksi Menpora. Masih bisa ditemukan solusinya meskipun tak mudah," papar mantan pelatih Timnas Indonesia ini.

Hanya saja, berdasarkan pengakuan RD, belum ada komunikasi dari klub terhadap pemain dan pelatih terkait kelanjutan kontrak. Ia pun mengaku belum fokus untuk masalah tersebut karena sedang berada Lampung untuk mengurus ibundanya yang wafat.