PSSI Tak Bisa Lepas dari Pemerintah untuk Benahi Sepak Bola Indonesia

KOMPAS.com - Wakil Ketua PSSI Asprov Kalimantan Selatan, Syarifuddin Ardasa, menilai keterlibatan orang-orang pemerintahan dalam kegiatan PSSI bukanlah hal yang baru.

Bahkan, ia merasa kemajuan sepak bola sangat bergantung pada sinergi antara kedua belah pihak.

Komentar tersebut berkaitan dengan kehadiran Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum. PSSI pun dinilai semakin dekat dengan pemerintah.

Manuver yang diambil Erick Thohir dalam menjalankan program kerjanya juga sebagian melibatkan pemerintah.

Pada Senin (20/2/2023) Erick Thohir memimpin rombongan kabinet PSSI periode 2023-2027 bertandang ke Istana Kepresidenan.

Baca juga: Erick Thohir: FIFA Berharap Indonesia Bisa Gelar Piala Dunia 2040

Kunjungan tersebut dalam rangka mempererat kembali hubungan antara PSSI dan pemerintahan. Hasil dari pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung penuh kerja PSSI.

Caranya adalah dengan membantu pembangunan sentra latihan untuk timnas Indonesia, serta bersedia mempermudah perizinan kompetisi.

Selain itu, pemerintah melalui Polri juga mendukung pemberantasan mafia bola dan praktik kecurangan lainnya.

“Bicara empat komponen tadi yakni organisasi PSSI, kompetisi, infrastruktur, dan timnas, rasanya sangat sulit untuk dibenahi tanpa ada campur tangan orang-orang pemerintah di dalam federasi,” ujar Wakil Ketua PSSI Asprov Kalimantan Selatan, Syarifuddin Ardasa, kepada Kompas.com.

“Hampir bisa dipastikan infrastruktur berupa stadion yang ada di Indonesia mayoritas merupakan aset pemerintah yang ada di daerah-daerah. Ini menunjukkan betapa sebuah klub profesional sekali pun belum sanggup untuk membangun stadion sendiri,“ tutur pria berkacamata itu lagi.

Baca juga: Erick Thohir soal Isu Match Fixing: Kartu Merah kepada Mafia Bola