PSSI Tak Bisa Lepas dari Pemerintah untuk Benahi Sepak Bola Indonesia

KOMPAS.com - Wakil Ketua PSSI Asprov Kalimantan Selatan, Syarifuddin Ardasa, menilai keterlibatan orang-orang pemerintahan dalam kegiatan PSSI bukanlah hal yang baru.

Bahkan, ia merasa kemajuan sepak bola sangat bergantung pada sinergi antara kedua belah pihak.

Komentar tersebut berkaitan dengan kehadiran Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum. PSSI pun dinilai semakin dekat dengan pemerintah.

Manuver yang diambil Erick Thohir dalam menjalankan program kerjanya juga sebagian melibatkan pemerintah.

Pada Senin (20/2/2023) Erick Thohir memimpin rombongan kabinet PSSI periode 2023-2027 bertandang ke Istana Kepresidenan.

Kunjungan tersebut dalam rangka mempererat kembali hubungan antara PSSI dan pemerintahan. Hasil dari pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung penuh kerja PSSI.

Caranya adalah dengan membantu pembangunan sentra latihan untuk timnas Indonesia, serta bersedia mempermudah perizinan kompetisi.

Selain itu, pemerintah melalui Polri juga mendukung pemberantasan mafia bola dan praktik kecurangan lainnya.

“Bicara empat komponen tadi yakni organisasi PSSI, kompetisi, infrastruktur, dan timnas, rasanya sangat sulit untuk dibenahi tanpa ada campur tangan orang-orang pemerintah di dalam federasi,” ujar Wakil Ketua PSSI Asprov Kalimantan Selatan, Syarifuddin Ardasa, kepada Kompas.com.

“Hampir bisa dipastikan infrastruktur berupa stadion yang ada di Indonesia mayoritas merupakan aset pemerintah yang ada di daerah-daerah. Ini menunjukkan betapa sebuah klub profesional sekali pun belum sanggup untuk membangun stadion sendiri,“ tutur pria berkacamata itu lagi.

Hanya saja, peran dan dukungan dari pemerintah ini dirasa masih belum maksimal dan dimaksimalkan. Hal itu kemudian menyebabkan adanya perbedaan infrastruktur sepak bola di daerah-daerah

Syarifuddin Ardasa menceritakan, selama ini tidak sedikit Asprov dan Askab yang harus berjuang sendiri. Bahkan, beberapa harus berperan ganda untuk menghidupi organisasi, sekaligus memutar kompetisi dengan biaya sendiri.

Hal ini menyebabkan tersendatnya pengembangan talenta putra-putri daerah. Padahal, soal talenta dan potensi, atlet daerah tidak kalah bersaing dari kota-kota besar.

“Tidak ada perencanaan terstruktur dari induknya untuk menyehatkan semua ini. Sudah waktunya PSSI melakukan audit organisasi di seluruh Asprov/Askab agar memiliki integritas dan standardisasi organisasi yang merata di seluruh negeri,” ucapnya.

Kondisi ini yang diharapkan bisa diubah dengan kebijakan merata di era baru PSSI pimpinan Erick Thohir.

“Semoga ke depannya federasi sudah mengkaji provinsi mana saja yang belum memiliki stadion sepak bola berstandar FIFA maka diusulkan dengan prioritas tinggi untuk segera dibangun atau direnovasi,” kata Syarifuddin Ardasa, mantan Manajer Barito Putera.

“Di saat seperti inilah, pentingnya pemerintah hadir di sepak bola secara nyata. Syukurlah Erick Thohir sudah membentuk adhoc infrastruktur semoga ini menjadi muaranya,” tuturnya menutup.