PSSI dan Menpora Perlu Berkompromi

"Jika kedua pihak masih tarik-menarik (memaksakan diri), persoalan ini sulit selesai. Harus ada kompromi yang mengacu pada prosedur FIFA," ujar Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, soal kisruh sepak bola nasional, Kamis (13/8), di Jakarta. Pakar hukum tata negara itu diundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pertemuan multipihak untuk membahas konflik PSSI-Menpora yang berakibat hilangnya mata pencarian ribuan pelaku sepak bola.

Sayangnya, pertemuan itu gagal menjembatani kedua pihak. Menpora Imam Nahrawi tidak hadir pada pertemuan penting itu. Ia hanya diwakili stafnya dari Bagian Hukum Kemenpora yang tidak berani mengambil kebijakan strategis. Adapun PSSI datang lengkap dengan Ketua Umum La Nyalla Mattalitti, Sekretaris Jenderal Azwan Karim, dan sejumlah pengurus PSSI lainnya.

Dalam pertemuan di kantor Komnas HAM Jakarta itu, Mahfud terenyuh mendengarkan cerita Rahmad Darmawan (pelatih sepak bola), Eka Wulandari (istri pesepak bola), dan Syamsuddin (wasit). Eka yang datang dari Malang, Jawa Timur, bercerita soal terkurasnya tabungan suaminya sehingga tidak bisa lagi membantu biaya pendidikan adiknya.

"Kami sangat sengsara (akibat terhentinya kompetisi menyusul pembekuan PSSI oleh Menpora)," ujar Eka sambil menitikkan air mata.

Menurut Mahfud, tokoh yang pernah menolak ditawari masuk ke Tim Sembilan bentukan Menpora, upaya Menpora yang melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan menyelesaikan masalah. "Keputusan PTUN itu tidaklah eksekutorial (tidak punya perangkat eksekusi). Jadi, jika pemerintah menang, tidaklah serta-merta itu bisa dieksekusi," katanya.

Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan menuturkan, pihaknya terbuka untuk dievaluasi dan bekerja sama dengan Kemenpora. "Kami sebetulnya sudah menyusun draf cooperation agreement (Kontrak Kerja Sama PSSI dan pemerintah sesuai Statuta FIFA) yang bisa menjadi solusi masalah ini. Tetapi, ini tidak ditanggapi Kemenpora," ujarnya.

Secara terpisah, Menpora Imam Nahwari mengatakan memang tidak akan datang atau mengirim pejabat tingginya ke pertemuan di Komnas HAM itu. Alasannya, Komnas HAM hanya mendengarkan suara dari pihak PSSI, tetapi tidak mengundang mereka yang menjadi korban dan saksi-saksi mafia pengaturan skor, juga para pemain yang tidak dibayar gaji dan hak-haknya,

"Komnas HAM juga harusnya mempelajari sejarah mengapa sampai Menpora memberikan sanksi administratif. Mereka sendiri, kan, yang rela mengorbankan puluhan klub hanya demi dua klub yang tidak lolos verifikasi BOPI. Mereka juga yang menghentikan liga, bukan kami," ucap Menpora. (JON/OKI)