"Chicharito" Layak Bermain di LPI

JAKARTA, KOMPAS.com — Terlepas dari pro dan kontra di dunia sepak bola Tanah Air, Liga Primer Indonesia (LPI) layak mendapatkan apresiasi. Hal ini terasa lebih karena liga yang digagas oleh pengusaha Arifin Panigoro tersebut diniatkan untuk menciptakan kompetisi profesional yang kredibel dan tanpa tergantung dana ABPD sebagaimana yang diterapkan pada kompetisi lain.

Namun, keinginan mulia memajukan sepak bola Tanah Air itu justru mendapatkan tantangan keras dari induknya, yakni PSSI. Mereka memberi cap liga yang baru bergulir pada 8 Januari silam ini sebagai liga ilegal. PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid berdalih tidak boleh ada dua kompetisi profesional dalam satu federasi.

Kontroversi LPI ini sampai juga ke telinga Presiden FIFA Joseph Blatter. Pria berkebangsaan Swiss itu meminta PSSI menyelesaikan liga yang memisahkan diri yang dengan kata lain adalah LPI.

Di sinilah LPI dihadapkan pada persoalan dilematis. Pada satu sisi, mereka ingin membentuk kompetisi yang kredibel dan profesional. Namun pada sisi lain, LPI berpotensi membuat Indonesia dikucilkan dari pergaulan sepak bola internasional karena eksistensinya yang dinilai tidak legal oleh FIFA.

Wacana penggabungan LPI ke dalam PSSI yang harus ditempatkan dalam Divisi III  struktur kompetisi PSSI langsung ditolak mentah-mentah oleh LPI. Pasalnya, mereka menilai LPI layak berada di kompetisi tertinggi mengingat klub-klub yang ada sudah profesional. Sementara itu, klub-klub di Liga Super Indonesia (LSI) dinilai amatir karena banyak klub "berpelat merah" alias bergantung pada APBD.

Pertanyaan besar yang ada di benak pencinta sepak bola Indonesia adalah, apakah LPI benar-benar profesional? Lalu, apa sebenarnya target besar yang ingin dicapai LPI?

Saat ditemui di sebuah perkantoran di Jakarta, juru bicara LPI, Abi Hasantoso, berkesempatan menjawab hal itu kepada reporter Kompas.com, Ferril Dennys Sitorus, dan sejumlah pertanyaan pembaca. Berikut wawancaranya.

Bagaimana pengalokasian dana konsorsium? Apakah semua klub diberikan dana dengan jumlah yang sama?

Beda. Jadi begini, dalam rancangan anggaran keuangan tiap klub, konsorsium itu menganggarkan tiap klub sebesar Rp 15 miliar-Rp 30 milar setiap tahun. Tentu saja, dana untuk Persibo berbeda dengan Jakarta 1928. Namun, kami punya perkiraan antara Rp 15 miliar dan Rp 30 miliar per klub. Pertimbangannya, misalnya, biaya hidup. Bedakan biaya hidup di Bojonegoro dengan di Jakarta. Semua tahu itu.

Kapan setiap klub harus mengembalikan dana konsorsium itu?