Kisruh Sepak Bola, Komnas HAM Ingin Memediasi

"Dalam waktu dekat, kami akan buat pertemuan antara Kemenpora dan PSSI, termasuk pemangku kepentingan lainnya (pemain, pelatih, dan wasit). Jangan biarkan konflik itu berlarut-larut, mengakibatkan belasan ribu orang kehilangan hak asasinya, baik itu penghidupannya maupun hak sosial budaya warga luas yang selama ini menikmati sepak bola," ujar komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyidikan, Siane Indriani, di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut dia, Komnas HAM tidak ingin menuding salah satu pihak di pusaran konflik itu telah memicu pelanggaran HAM yang dimiliki para pelaku sepak bola. Namun, ia menilai, tindakan apa pun, khususnya dari pemerintah, semestinya tak sampai berakibat hilangnya hak-hak itu.

"Kami bukan ingin membela satu pihak dan mendorong Menpora mencabut SK (surat keputusan pembekuan PSSI). Yang kami inginkan adalah adanya solusi agar kegiatan sepak bola dapat berjalan kembali dan hak-hak (pemangku kepentingan) dipulihkan. Jika ada orang PSSI yang tidak profesional, harusnya ditindak. Jika ada yang salah, dikoreksi. Jangan lumbungnya dibakar jika ingin mencari tikusnya," ujarnya.

Kemelut sepak bola, menurut Indriani, telah menyita perhatian Komnas HAM. Hal itu terutama terjadi karena banyaknya pihak yang dirugikan menyusul konflik PSSI-Kemenpora yang berujung pada pembekuan otoritas sepak bola nasional itu, termasuk oleh FIFA.

Pada Senin (27/7), Komnas HAM menerima pengaduan dari sejumlah perwakilan insan sepak bola, seperti pelatih, wasit, fans, hingga pedagang asongan di stadion. Mereka meminta bantuan Komnas HAM untuk mendesak Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan PSSI.

Dihubungi terpisah, Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman menilai, belum ada perkembangan positif yang signifikan dalam pembenahan tata kelola sepak bola yang dilakukan Menpora. Karena itu, APPI menyarankan Menpora mengganti strategi dengan membangun sinergi bersama PSSI dan berbagai pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional.

"Jangan dilupakan, perbaikan dengan cara yang tidak benar dan tak sesuai aturan hasilnya bakal tidak baik, terus tersendat. Upaya perbaikannya masih jauh dari harapan," ujar mantan kapten kesebelasan nasional itu.

Piala Kemerdekaan

Sementara itu, turnamen Piala Kemerdekaan yang diinisiasi Kemenpora resmi diundur 14 hari oleh Tim Transisi Sepak Bola ke 15 Agustus. Pemunduran itu dilakukan setelah Tim Transisi menerima masukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Koordinator Kelompok Kerja Komunikasi Tim Transisi Cheppy T Wartono mengatakan, dari 24 klub yang telah sepakat menjadi peserta, baru 14 di antaranya yang melengkapi data administrasi meliputi daftar pemain, ofisial, lembar kontrak pemain, dan rekening perusahaan. Anggota Tim Transisi, Zuhaeri Misrawi, mengatakan, turnamen pengisi kevakuman kompetisi itu akan menjadi percontohan. Tim Transisi bertekad mewujudkan prinsip pengelolaan sepak bola yang transparan, akuntabel, dan kredibel. (JON/OKI/B09)