Dalam Surat Keputusan itu, PSSI mempersilahkan tim peserta Liga 1 dan Liga untuk mengubah kontrak kerja yang sudah disepakati pemain.
Gaji pemain untuk April hingga Juni 2020 saat itu bisa disesuaikan menjadi hanya 25 persen dari kewajiban yang tertera dalam kontrak.
Itu artinya, PSSI saat itu mempersilahkan klub jika ingin memotong gaji pemain sampai 75 persen.
Keputusan PSSI itu kemudian dikritik banyak pihak seperti Asosiasi Pesepak Bola Dunia (FIFPro) dan Asosiasi Pesepakbola Indonsiea (APPI).
Kedua asosiasi pemain tersebut saat itu langsung meminta PSSI mengkaji kebijakan karena pemotongan gaji sebesar 75 persen sangat merugikan pemain.
Keputusan soal pemotongan gaji itu pada akhirnya diubah PSSI melalui Surat Keptusan SKEP/53/VI/2020 tertanggal 27 Juni 2020.
Baca juga: Keuangan Amburadul, Persik Minta Ketegasan PSSI dan Operator
Dalam surat tersebut, PSSI merevisi besaran persentase pemotongan gaji pemain dari 75 persen menjadi hanya 50 persen untuk tim Liga 1 .
Sementara untuk Liga 2, besaran persentase pemotogan diubah menjadi 60 persen dari nilai kontrak atau sekurang-kurangnya di atas upah minimum regional yang berlaku di tempat klub berbasis.
Sebelum akhirnya membatalkan Liga 1 dan Liga 2, PSSI tercatat empat kali memperpanjang masa penundaan dua kompetisi tersebut.
Salah satu pertimbangan yang berkali-kali disebutkan PSSI ketika memperpanjang masa penundaan Liga 1 dan Liga 2 kekhawatiran tentang masa depan timnas Indonesia di berbagai level.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.