FIFPro Kecewa Situasi di Liga 1, Tekankan Kerentanan Pesepak Bola Indonesia

KOMPAS.com - FIFPro (Federasi Pesepak Bola Internasional) kembali mengutarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi pemotongan gaji yang dialami pemain-pemain di Indonesia di tengah pandemi virus corona.

Menurut FIFPro, langkah-langkah yang diambil sebelum keputusan pemotongan remunerasi pemain diambil sangat disayangkan.

Hal ini menjadi salah satu perhatian utama FIFPro dalam dialog bersama sejumlah jurnalis dari region Asia Tenggara termasuk KOMPAS.com pada Selasa (29/9/2020).

Nama Indonesia bahkan disebut beberapa kali oleh Sekretaris Jenderal FIFPro, Jonas Baer-Hoffman, dan Takuya Yamazaki, Chairman FIFPro Asia dalam sambutan mereka.

Baca juga: BREAKING NEWS, Liga 1 dan Liga 2 Resmi Ditunda Lagi hingga November

Keduanya menyinggung soal pemotongan gaji mencapai 75 persen pada awal-awal pandemi.

"Ini hal yang perlu kami hindarkan. Semua stakeholder perlu memikirkan masa depan sepak bola," tutur Baer-Hoffman dalam sambutan tersebut.

"Penting untuk adanya dialog konstruktif. Kita menghadapi perjuangan sulit kalau ada pemotongan gaji 75 persen secara unilateral. Indonesia perlu melakukan lebih."

Saat KOMPAS.com bertanya lebih lanjut apa yang FIFPro bisa bantu untuk membantu para pemain serta APPI (Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia), mereka pun mengutarakan pentingnya dialog kolektif dan badan sengketa NDRC (National Dispute Resolution Chamber).

Pemangkasan gaji ini banyak membuat pemain asing meninggalkan klub mereka. Namun, para pemain lokal tampak menerima kesepakatan ini walau dengan suara keberatan.

"Ada NDRC untuk melindungi diri dari peraturan sepihak. Kita melihat ada pelanggaran hak kontrak selama pandemi dan kita akan melihat hal sama setelah pandemi" tutur Baer-Hoffman.

Baca juga: Sikap Arema FC Terkait Penundaan Lanjutan Liga 1 2020

"Saya tak bisa membayangkan, di bawah standar internasional, seorang pemberi kerja bisa memotong remunerasi pegawai sebesar 3/4 gaji. Padahal, para pemain ini harus menjalani sesuatu yang lebih dari pekerjaan normal mereka," ujarnya lagi.

"Ini tantangan besar."

"Pemain-pemain sepak bola sangat rentan. Mereka kekurangan kesempatan mencari kerja. Sebagai pesepak bola, Anda hanya berbicara soal klub-klub di satu negara jika Anda kekurangan talenta untuk bermain di liga lain."

"Mungkin hanya ada 15-18 klub potensial. Mereka ini butuh mekanisme proteksi."

Baer-Hoffman juga tampak kecewa karena mereka telah membawa masalah ini ke federasi sepak bola Asia (AFC) tetapi tak mendapat respon yang diinginkan.

"Sangat mengecewakan karena kami telah membawa masalah ini ke AFC beberapa waktu lalu dan belum ada keinginan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemain dalam kondisi ini."

Takuya Yamazaki mengatakan bahwa NDRC merupakan salah satu mekanisme penting bagi seorang pemain untuk mendapatkan perlindungan terkait kontrak.

"Mungkin terlihat aneh tetapi Indonesia salah satu negara terbaik di Asia dalam hal struktur football governance. Alasannya adalah karena Indonesia telah menerapkan NDRC," ujar Chairman FIFPro Asia tersebut.

Baca juga: Liga 1 Ditunda Lagi, Bagaimana dengan Klub yang Sudah di Yogyakarta?

Indonesia menjadi salah satu pilot project FIFA untuk NDRC bersama Kosta Rika, Siprus, dan Kroasia.

Akan tetapi, ia mengakui bahwa keberadaan NDRC dengan sendirinya pun tidak cukup.

"Alasan kita perlu NDRC adalah manajemen klub suka langsung mengambil kesimpulan memangkas gaji. Apalagi di situasi pandemi ini."

"Namun, ini tak akan baik di jangka panjang. Memangkas gaji atau memutus kontrak tanpa memperhitungkan dampak ke industri, maka industri ini akan melorot."

KOMPAS.com/Firzie A. Idris Chairman FIFPro Asia, Takuya Yamazaki, Chairman FIFPro Asia saat berbicara di acara dialog bersama sejumlah jurnalis Asia termasuk KOMPAS.com pada Selasa (29/9/2020).

"Tidak ada pemain di masa depan yang akan datang ke Indonesia walau negara ini adalah salah satu negara sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Kami perlu menghindari situasi seperti ini, jadi kami mendorong semua stakeholder untuk berdiskusi."

Yamazaki juga mengutarakan kalau pihaknya tak menutup kemungkinan untuk pengurangan gaji di saat keuangan klub menderita di tengah pandemi.

Akan tetapi, langkah-langah yang diambil harus benar.

"FIFPRo dan semua anggota tidak menutup kemungkinan pengurangan gaji, selama kita telah mengadakan diskusi efektif bersama," ujarnya.

"Kita sudah mengambil opsi untuk mengurangi gaji. Namun, keputusan harus melalui dialog kolektif dengan informasi yang mencukupi, terutama informasi finansial dari klub," tutur Yamazaki lagi.

"Ini hal yang kurang di banyak negara Asia. Banyak negara Asia yang terlanjur mengurangi gaji pemain tanpa dialog kolektif dengan asosiasi pemain. Ini yang harus kita hindari."

PSSI memberikan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 wewenang untuk hanya membayar para pemain mereka sebesar 25 persen gaji melalui Surat Keputusan PSSI Nomor 48 pada akhir Maret 2020.

Hal ini mendapat banyak kritik dari stakeholder sepak bola karena keputusan diambil secara unilateral tanpa melibatkan pemain.

Hal ini diperbaiki di renegosiasi kedua ketika PSSI mengeluarkan aturan baru lewat Surat Keputusan PSSI nomor 53 pada akhir Juni yang menetapkan negosiasi gaji di kisaran 50 persen untuk pemain Liga 1 dan 60 persen untuk Liga 2.

Renegosiasi gaji juga tak memperbolehkan pemain menerima bayaran di bawah UMR (Upah Minimum Regional).