Kompas.com - 03/04/2019, 20:00 WIB
Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dari cabang olahraga bulu tangkis, Liliyana Natsir, bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/4/2019). KOMPAS.COM/NUGYASA LAKSAMANAPeraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dari cabang olahraga bulu tangkis, Liliyana Natsir, bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pebulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir, mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait tunjangan untuk atlet peraih medali Olimpiade.

Berdasarkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Iman Nahrawi pada tahun 2015, atlet peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade berhak menerima tunjangan seumur hidup.

Sejak Mei 2016, tercatat ada 37 atlet Indonesia peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade yang mendapatkan tunjangan itu.

Baca juga: Timnas Putri Indonesia Dikalahkan India di Kualifikasi Olimpiade 2020

Bagi peraih medali emas akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 20 juta per bulan, kemudian perak senilai Rp 15 juta per bulan, sedangkan perunggu Rp 10 juta per bulan.

Menurut Liliyana yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 bersama Tontowi Ahmad, tunjangan itu sempat dia terima selama setahun. Namun, dengan alasan membenahi status hukum, Kemenpora tak lagi mencairkan dana.

"Kalau saya sebagai Olimpian, berharapnya itu saja (tunjangan Olimpiade). Soalnya sudah sempat ada pernyataannya," kata Liliyana pada sela penerimaan Surat Keputusan (SK) CPNS di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

"Prestasi tertinggi bagi atlet olahraga itu kan Olimpiade. Bukannya saya ingin dibedakan, tetapi Olimpiade itu kan levelnya juga berbeda," tutur dia.

Menurut Liliyana, tunjangan Olimpiade yang ia pertanyakan bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi juga untuk para Olimpian sebelumnya yang tidak mendapatkan jatah CPNS seperti atlet sekarang.

"Kalau PNS ini yang dapat atlet milenial zaman now. Namun, kalau ditarik mundur, zaman Cik Susy (Susy Susanti), Koh Alan (Alan Budikusuma) kan tidak dapat PNS waktu itu," kata Liliyana.

Regulasi kurang kuat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.