Soal Sanksi PSSI, Komisi X DPR Akan Panggil Menpora dan BOPI

Kompas.com - 19/04/2015, 20:11 WIB
Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat jumpa pers, di Kota Malang, soal kisruh PSSI dan Menpora. Minggu (19/4/2015). KOMPAS.com/Yatimul AinunRidwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat jumpa pers, di Kota Malang, soal kisruh PSSI dan Menpora. Minggu (19/4/2015).
|
EditorJalu Wisnu Wirajati
MALANG, KOMPAS.com — Komisi X DPR RI akan segera memanggil pihak Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) soal kisruh sepak bola dan pemberian sanksi kepada PSSI. Menpora dan BOPI dinilai telah melampaui kewenangannya. Pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Senin (20/4/2015).

"Komisi X DPR akan memanggil Menpora dan BOPI besok. Kami akan mempertanyakan dasar sanksi untuk PSSI dan mengapa pakta integritas yang telah ditandatangani antara Menpora, PSSI, dan Komisi X dilanggar," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI HM Ridwan Hisjam, di Kota Malang, Minggu (19/4/2015) malam.

Menurut politisi Golkar itu, pakta integritas yang ditandatangani pada 26 Maret 2015 lalu itu, sudah jelas menyepakati bahwa ada 18 klub yang akan berlaga di ISL. "Namun, mengapa yang direkomendasikan BOPI dan Menpora ada 16 klub. Jelas BOPI mengingkari pakta integritas itu," lanjut dia.

Menurut Ridwan, pihaknya sebagai wakil rakyat, yang berangkat dari daerah pemilihan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), banyak mendapatkan protes dan dorongan dari warga Malang dan pencinta sepak bola pada umumnya di Indonesia. "Apalagi Arema dan Persebaya Surabaya tidak direkomendasi berlaga di Indonesia Super League 2015," katanya.

Melihat kekisruhan yang terjadi, antara Menpora, BOPI, dan PSSI, Ridwan mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VIII. "Sudah ada 10 fraksi yang diajak untuk bergabung untuk membicarakan kisruh itu. Senin besok, akan rapat soal sikap Menpora dan sanksi pada PSSI itu," ujarnya.

Adapun langkah yang pertama kali dilakukan pihak Komisi X DPR, kata Ridwan, adalah melakukan lobi atau kompromi dengan Menpora. "Apa yang pernah direkomendasikan DPR harus dilaksanakan. Kedua, sanksi untuk PSSI harus segera ditarik karena sanksi tak ada batasnya. Bisa sehari dan bisa selamanya," katanya.

Setelah itu, tambah Ridwan Hisjam, jika dalam rapat nantinya belum ada kesepakatan, akan diselesaikan Mei mendatang. Ditanya apakah akan membentuk panitia khusus, Ridwan mengaku belum ada rencana.

"Tidak ada. Kami upayakan bisa diselesaikan secara pendekatan persuasif. Karena, saya tahu betul siapa Imam Nahrawi. Kami sepakat, apa yang menjadi kebijakan pemerintahan harus didukung biar berjalan dengan baik. Mari kita selesaikan kisruh PSSI ini dengan baik," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terpopuler

komentar di artikel lainnya
Close Ads X