Pemain Liga 2 Ada yang Digaji Rp 737.000, PSSI Kena Kritik FIFPro

KOMPAS.com - PSSI mendapat kritikan keras dari Federasi Pesepak Bola Profesional Dunia (FIFPro) soal pemotongan gaji pemain Liga 1 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini karena PSSI menerapkan kebijakan pemotongan maksimal 75 persen gaji pemain tanpa berdiskusi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).

"PSSI mengintervensi hubungan kerja pemain tanpa keinginan untuk mengundang serikat pesepak bola ke meja perundingan," ujar Direktur Legal FIFPro, Roy Vermeer, dilansir dari Antara.

Padahal, lanjut FIFPro, FIFA dan AFC sudah memberikan pesan yang jelas agar semua federasi di bawah mereka, termasuk PSSI, untuk bekerja sama dengan klub dan pemain dalam urusan pemotongan gaji di tengah pandemi.

Namun, PSSI justru dianggap tidak berkomunikasi dengan para pemain melalui perwakilan APPI.

Pada Jumat (27/3/2020), PSSI menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor SKEP/48/III/2002 yang salah satunya berisi mempersilakan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 untuk menggaji pemain maksimal 25 persen pada Maret hingga Juni 2020.

PSSI menetapkan bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 menjadi keadaan kahar (force majeure).

Dalam pelaksanaannya, FIFPro menemukan fakta bahwa sejak April 2020, tidak ada satu pun klub Liga 1 yang membayar pemain lebih dari 25 persen.

Bahkan, ada dua tim yang hanya memberikan 10 persen dari gaji normal.

Sementara di Liga 2, seluruh tim (24) membayar penghasilan pemain antara 10 hingga 15 persen dari kesepakatan.

Di Liga 2, menurut FIFPro, para pemain mendapatkan gaji sekitar 200 dollar AS (sekitar Rp 2,9 juta) per bulan sebelum ada pemangkasan akibat pandemi. Itu dianggap berada di bawah upah minimum regional, yakni 300 dollar AS (Rp 4,4 juta).

Pada masa pandemi, pemain Liga 2 pun hanya mendapatkan 50 dollar AS (sekitar Rp 737.000) per bulan dan nilai itu hanya 17 persen dari upah minimum.

"Fakta bahwa keputusan PSSI berlaku sejak Maret mengumumkan bahwa PSSI tidak peduli dengan standar internasional, apalagi soal kesejahteraan pemain di Indonesia," tutur Roy Vermeer.

FIFPro menegaskan bahwa APPI akan membawa 31 kasus pemain ke Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC).

FIFPro merasa frustrasi melihat penerapan standar kontrak pemain di Indonesia.

Padahal, sudah menjadi kewajiban bahwa setiap klub untuk memastikan ada standar minimum gaji pemain.