Mendapat Sanksi Aneh, Borneo FC Tuntut Kinerja Komdis Dievaluasi

KOMPAS.com - Borneo FC menuntut adanya evaluasi kinerja Komite Disiplin PSSI, buntut hasil sidang 2 Agustus 2023 yang dianggap bermasalah.

Klub secara terbuka menyatakan keberatan dengan salah satu hasil sidang yang dipimpin Eko Hendro Prasetyo, terkait pelanggaran keras Silverio Junio.

Silverio Junio dianggap menendang kepala pemain Bali United pada laga pekan ke-2 Liga 1 2023-2024. Ini membuat ia mendapatkan sanksi larangan main satu kali pertandingan dan denda Rp 10 juta.

Baca juga: Tanggapan Borneo FC soal Sanksi Komdis PSSI, Sayangkan Tak Ada Banding

Borneo FC melihat tidak terdapat unsur kesengajaan dengan insiden dalam pertandingan tersebut.

“Kalau saya mewakili klub lebih ke teknisnya kalau dilihat dari rekaman itu posisi awal clearance ketidaksengajaan,” ujar COO Borneo FC, Ponaryo Astaman.

“Itu di dalam kotak penalti, apalagi defender akan berpikir 1.000 kali untuk melakukan foul di situ,” imbuhnya.

Ia berharap perangkat persidangan bisa lebih bijaksana dan cermat sebelum menjatuhkan hukuman.

Borneo FC mempertanyakan bagaimana proses persidangan dilakukan dan kerangka waktu kinerja Komdis PSSI. Sebab rentang antara kejadian dan penetapan hukuman sangat jauh.

Insiden itu terjadi pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2023, 8 Juli 2023, sedangkan hasil persidangan baru diumumkan memasuki pekan ke-6 (2/8/2023).

Baca juga: Rutin Kebobolan, Borneo FC Buka Opsi Rotasi Kiper meski Tetap Percaya Nadeo

Selama rentang tersebut, Komdis juga melakukan beberapa persidangan dengan kasus yang lebih baru dan ada keputusan-keputusan di sana.

“Saya melihat itu kan ada di pekan ke-2 sementara sekarang sudah masuk pekan ke-6. Email yang kami terima soal sanksi itupun jam 01.32 malam,” tutur Ponaryo Astaman.

“Kenapa yang kasus kami pekan ke-2 diputuskan di pekan ke-6, bukankah setiap pekan itu setiap pertandingan sudah ada laporan dari pengawas pertandingan,” sambungnya.

Ia berharap ini mendapatkan perhatian demi keteraturan tata kelola kompetisi.

“Itu suatu koreksi yang kami kritik dengan keras kalau perlu membuat evaluasi untuk kinerja Komdis ke depan,” tegasnya.

Ponaryo mendesak Komdis harus punya acuan yang jelas dan diterapkan dengan tegas supaya tidak menjadi ironi.