Tepatkah Keputusan PP PTMSI Melaporkan Erick Thohir ke Polisi?

KOMPAS.com - Konflik yang melibatkan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) pimpinan Oegroseno dengan eks Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir kian meruncing.

PP PTMSI pimpinan Oegroseno melaporkan Erick Thohir dan eks Plt Sekjen KOI Helen Sarita de Lima ke polisi karena 8 atlet tenis meja mereka tidak diikutsertakan ke SEA Games 2019 di Filipina.

Oegroseno yang merupakan mantan Wakapolri merasa dirugikan dengan keputusan KOI karena pihaknya sudah mengeluarkan dana Rp 15 miliar untuk persiapan para atletnya.

Baca juga: Norwich City Vs Manchester United, Solskjaer Bahagia Martial Kembali

KOI sendiri memutuskan tak mengirim atlet tenis meja karena masih ada perkara dualisme PP PTMSI yang terpecah menjadi tiga.

Keputusan KOI itu diambil bersama dengan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora).

Terkait dilaporkannya Erick Thohir dan Helen ke polisi, Harry Warganegara selaku Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk SEA Games 2019 akhirnya angkat bicara.

Menurut Harry, langkah yang dilakukan PP PTMSI pimpinan Oegroseno tersebut salah alamat.

Harry menyebut olahraga sudah memiliki hukum dan badan yang mengawasi. Jika ingin melapor, seharusnya Oegroseno melaporkannya ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

"Urusan olahraga itu ada di BAKI. Tidak ada urusannya dengan kepolisian. Tetapi kalau mau dilaporkan, silahkan," ujar Harry.

Harry dengan tegas menjelaskan bahwa  setiap cabang olahraga yang memiliki dualisme kepengurusan tidak akan diberangkatkan ke SEA Games 2019.

PTMSI saat ini memiliki tiga kepengurusan yakni kubu Oegroseno, Lukman Eddy, dan Peter Layardilay.

Baca juga: Inter Vs Parma, Antonio Conte Ingin Genjot Performa Satu Pemain

"Persoalan tenis meja kami serahkan kepada Kemenpora karena status pengurus belum beres di internal. Oleh Kemenpora diputuskan tenis meja tidak diberangkatkan."

"Sudah ada kesepakatan antara Pak Erick, Pak Tono (Suratman, mantan ketua KONI), dan Menpora. Kalau memang cabang olahraga serius dengan nasib atlet, jangan ada dualisme kepengurusan," ujar Harry.