Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Dana Komersial PON 2020

JAKARTA, Kompas.com - KONI Pusat, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) 2020 dan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora sepakat untuk mensukseskan PON XX Tahun 2020 Papua, khususnya terkait pengelolaan dana sponsor/komersial.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda dan Direktur LPDUK Agus Hardja Santana di Kantor KONI Pusat Jakarta, Jumat (2/8) siang.

Bagi Ketua Umum KONI Pusat, menggandeng LPDUK sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora), merupakan tekad untuk menghadirkan transparansi dalam pengelolaan dana olahraga.

“Hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerja sama antara KONI Pusat, LPDUK dan PB PON XX. Kehadiran LPDUK ini dalam menunjang pelaksanaan PON XX merupakan wujud komitemen KONI Pusat untuk mewujudkan pengelolaan dana secara transparan. Sesuai dengan pesan dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Pusat maka kita akan terus mengelola administrasi keuangan dengan transparan,” ujar Marciano sebelum penandatanganan kerja sama.

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu mengemukakan, LPDUK nantinya berfungsi mengumpulkan dana-dana di luar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk PON XX. Dari dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan dengan perincian 70 prosen untuk PB PON XX, 20 prosen KONI Pusat dan 10 prosen LPDUK.

“Selain itu ada juga perhitungan untuk bunga dari dana yang tersimpan. Ini hanya untuk KONI Pusat dan LPDUK karena PB PON XX sudah mendapat porsi 70 prosen dari dana terkumpul,” ujar Marciano.

Dalam bagian lain, Agus Hardja Santana menyatakan, LPDUK merupakan BLU dari Kemenpora. LPDUK sudah menangani masalah pengelolaan dana di Asian Games XVIII Jakarta dan Asian Para Games tahun lalu di Jakarta dan Palembang. “Kami membantu agar dana non APBN bisa digunakan. Sehingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana komersial,” kata Agus.

Sedangkan Yunus Wonda menyatakan, Papua membutuhkan dukungan untuk bisa menggelar PON XX/2020 dengan lancar dan sukses. Kerja sama dengan KONI Pusat dan LPDUK ini diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola dana komersial untuk keperluan pelaksanaan pesta olahraga terakbar di Tanah Air itu.

“Papua siap menggelar PON XX. Kini sedang aktif membangun venue yang diperkirakan akan siap Maret tahun depan,” ujarnya.

Marciano menegaskan, tidak ada pilihan PON di Papua harus sukses. Dibutuhkan koordinasi lebih baik antara semua pihak. "Kualitas komunikasi perlu lebih baik lagi pada masa depan," kata Marciano.