Kompetisi sepak bola profesional sangat ditunggu-tungu oleh rakyat apalagi hal tersebut merupakan sumber nafkah utama banyak pihak.
"Demokrat meminta Pemerintah segera mendukung PSSI untuk memutar kembali kompetisi profesional sebagai roda sepak bola nasional yang juga merupakan sumber nafkah utama banyak pihak dan hiburan rakyat," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Untuk itu, Ketua Komisi X DPR ini mendesak pemerintah untuk mematuhi PTUN, PTTUN dan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Inti putusan tersebut adalah meminta agar Menpora mencabut SK 1307 yang menyebabkan kompetisi sepak bola nasional di bawah PSSI tidak dapat bergulir.
"Demokrat mengingatkan, berdasarkan konstitusi, sebagai negara hukum setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk para pejabat yang saat ini berkuasa," katanya.
Bahkan, lanjut Riefky, Komnas HAM RI pun telah mengindikasikan adanya pelanggaran UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya seperti hak bagi para atlet bola atas kesejahteraan dan mengembangkan diri.
"Atas dasar putusan hukum tersebut, pandangan Komnas HAM RI, serta aspirasi masyarakat di pelosok nusantara, liga sepak bola profesional harus segera digelar," kata Riefky.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.