Komnas HAM Desak Polres Malang Buka Dokumen Perencanaan Keamanan

MALANG, KOMPAS.com - Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menjadi salah satu pihak yang terkena imbas dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022), yang merenggut nyawa ratusan orang. 

Usai Tragedi Kanjuruhan, AKBP Ferli Hidayat dicopot dari jabatannya, dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri.

Posisi Kapolres Malang pun saat ini sudah diisi oleh AKBP Putu Kholis Arya.

Pencopotan tersebut tidak lepas dari tanggung jawab AKBP Ferli Hidayat karena adanya kesalahan prosedur polisi dalam mengamankan suporter yang justru menyebabkan 131 korban meninggal dunia.

Tidak lama selepas itu, video amatir beredar di media sosial yang memperlihatkan bahwa AKBP Ferli Hidayat telah menginstruksikan bawahannya untuk tidak menggunakan senjata api dan menahan diri dari menggunakan kekerasan yang sifatnya berlebihan.

Baca juga: Ketua Panpel Arema FC Jual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

Walau begitu, Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan, Choirul Anam, tidak ingin asal percaya.

Ia mendesak Polres Malang untuk membeberkan dokumen tata kelola keamanan di pertandingan.

“Dibuka itu dokumennya. Kami minta dibuka dokumen perencanaan keamanan. Jadi, kita bisa tahu status orang-orang yang membawa gas air mata,” ujar pria asal Malang tersebut.

Transparansi terhadap dokumen perencanaan keamanan ini dianggap penting supaya tidak ada yang saling lempar kesalahan di depan publik.

Namun selama dokumen itu tidak dibuka, maka siapa yang benar dan salah sulit ditentukan.

“Di dokumen itu ada tanggal pembuatannya kapan. Jadi kita tak saling melempar, ini salah atau itu salah. Dengan dibukanya dokumen itu, tidak hanya Komnas HAM yang tahu, tetapi masyarakat juga tahu akar peristiwanya dari mana,” jelasnya.

Baca juga: PSSI Diminta Jangan Lokalisir Kesalahan di Tragedi Kanjuruhan

Saat ini, Komnas HAM tengah fokus di perencanaan keamanan dari aparat. Ada dua isu besar yang ingin ditelusuri.

Pertama, soal keterlibatan bantuan pasukan. Kedua, soal persiapan keamanan sebelum hari pertandingan.

“Jadi dari mereka ada briefing keamanan atau simulasi tidak? Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Yang lebih mendasar, apakah penyelenggara ini mengerti soal aturan dari FIFA?” pungkasnya.

Komnas HAM masih terus berada di lapangan untuk menelusuri fakta yang ada di lapangan dan meluruskan narasi yang muncul di masyarakat.

Komnas HAM sementara ini baru melakukan pengecekan secara langsung ke suporter dan pemain.