Ancaman Menpora Jika Cabor Gagal Meraih Target

Kompas.com - 26/02/2019, 05:19 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Imam Nahrawi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Imam Nahrawi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK.

KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Imam Nahrawi mengatakan bahwa pihak kementerian yang dia pimpin akan memberi sanksi kepada pengurus cabang olahraga andai gagal meraih target.

Pernyataan tegas Menpora RI ini disampaikan setelah melakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) dan pihak pengurus cabang olahraga (cabor) di Media Center Kemenpora, Senin (25/2/2019).

Baca Juga: Kemenpora Sepakati Anggaran Pelatnas untuk SEA Games dan Olimpiade

Menurut Imam, pemberian sanksi ini demi memotivasi para cabor penerima dana bantuan Kemenpora RI dalam memenuhi target yang sudah diajukan dan disepakati.

"Soal sanksi, kami akan memastikan jika pada SEA Games Filipina 2019 tidak sesuai dengan target, maka tahun depan anggarannya harus di-drop (dikurangi)," tutur dia.

Lebih lanjut, Menpora juga meminta kepada semua pengurus cabor untuk mempertanggungjawabkan bantuan tersebut dengan baik. Jika sampai tidak bisa mempertanggungjawabkan, Kemenpora bisa mem-blacklist bantuan kepada cabor itu.

"Semua cabor olahraga harus terpacu sekaligus memastikan ini kesempatan bagi cabor untuk sponsor membantu program kerja dari masing-masing cabor," ucap Imam.

Baca Juga: Menpora Ajak Partisipasi Publik Dukung Indonesia Gelar MotoGP 2021

"Ketika tidak memberikan laporan pertanggungjawaban bisa jadi bentuk sanksinya adalah blacklist, sesuai dengan MoU, Juknis, atau Juklak, kalau itu tidak dipenuhi maka akan di-blacklist," kata dia.

"Ini tantangan buat cabor, pemerintah sasaranya untuk Olimpiade. Sanksi ini berlaku kepada semua cabor. Kalau biasanya cabor meminta kepada pemerintah, sekarang giliran pemerintah meminta kepada cabor," tutur Imam.

"Jangan hanya ketika butuh dana, mengejar menteri, tetapi ketika menteri butuh prestasi mereka menghindar. Tentu kita harus kerja bareng dan kolaborasi," ujar Imam lagi. (Agung Kurniawan)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber BolaSport
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X