Verifikasi Klub Harus Pastikan Finansial

Jakarta, Kompas - PSSI dan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi mulai menyusun regulasi penyatuan Liga Primer Indonesia dan Liga Super Indonesia. Regulasi ini ditargetkan selesai dalam dua bulan sehingga bisa segera diimplementasikan. Regulasi tersebut akan jadi payung hukum untuk melakukan verifikasi dan penentuan jumlah klub peserta kompetisi pada Januari 2014.

”Tahap pertama yang sekarang dilakukan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia adalah menyusun regulasi, termasuk di dalamnya proses verifikasi,” ujar CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono.

Perkembangan terkini proses penyatuan liga disampaikan dalam diskusi sepak bola nasional bertema ”Menyikapi Perkembangan Terkini Rekonsiliasi Sepak Bola Nasional” yang diselenggarakan oleh tabloid Bola di Jakarta, Rabu (20/3).

Penyatuan liga mencakup empat tahap, dimulai dengan menyusun regulasi, verifikasi klub pada November-Desember, finalisasi jumlah klub peserta kompetisi pada Desember, dan peluncuran kompetisi baru pada Januari 2014.

PT Liga Indonesia menargetkan, untuk kompetisi profesional paling elite atau level 1, akan terdiri atas 22 klub, gabungan dari 18 klub Liga Super Indonesia (ISL) dan 4 klub Liga Primer Indonesia (IPL). Klub-klub itu ditentukan dari hasil kompetisi musim 2013.

Di ISL, 15 klub akan otomatis lolos ke kompetisi 2014. Klub nomor tiga dari bawah akan menjalani play off melawan klub peringkat ketiga Divisi Utama. Dua klub terbawah terdegradasi ke Dividi Utama dan digantikan dua klub teratas Divisi Utama.

Untuk IPL, klub yang punya ”kembaran” di ISL dan bukan anggota PSSI tidak akan masuk dalam kompetisi baru pada 2014. Jika ada klub ”kembaran” dan bukan anggota PSSI yang masuk empat besar di akhir kompetisi IPL 2013, klub itu akan dicoret dan digantikan klub di bawahnya yang tidak bermasalah.

Finansial klub

Proses selanjutnya adalah verifikasi klub, menggunakan standar lisensi klub Liga Champions Asia. Ada lima kriteria yang akan diperiksa, yaitu tata kelola klub, termasuk pembinaan usia muda; infrastruktur; sumber daya manusia dan administrasi; status hukum; dan keuangan.

”Apakah keuangannya cukup, apakah stadionnya baik, dan sebagainya,” ujar Joko.