SOS Tuntut Pembubaran KPSI dan Restrukturisasi PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok suporter yang mengatasnamakan Save Our Soccer (SOS) menuntut pembubaran tim Task Force dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia demi perbaikan kondisi sepak bola nasional. SOS juga menuntut restrukturisasi organisasi PSSI karena mereka menganggap pengurus PSSI saat ini tidak murni memikirikan kepentingan sepak bola.

Hal tersebut disampaikan oleh SOS melalui keterangan pers yang disampaikan pada Selasa (18/12/2012). SOS membuat lima langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sepak bola Indonesia.

SOS menilai bahwa Task Force yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sudah tidak berfungsi lagi menyusul adanya keputusan dari FIFA dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Tokyo, pekan lalu. SOS menilai Task Force membebani keuangan negara dan cenderung membahayakan masa depan PSSI karena terkesan mengintervensi sepak bola nasional.

SOS juga menilai bahwa KPSI merupakan organisasi ilegal dan menjadi biang pertikaian dalam persepakbolaan nasional. Untuk itu, SOS mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membubarkan organisasi tersebut.

Terkait PSSI, SOS berpendapat bahwa organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin itu tidak banyak membuahkan hasil memuaskan selama 20 bulan. SOS menilai kinerja PSSI sangat mengecewakan mulai dari pengelolaan keuangan, manajemen tim nasional, pengelolaan media, pembinaan usia muda, hingga masalah kompetisi. Hal itu antara lain disebabkan oleh sumber daya dan pengurusnya tidak mampu bekerja.

SOS menilai induk organisasi sepak bola Indonesia itu ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang justru menghambat pencapaian janji reformasi sepak bola yang dicanangkan pada 2010. "Masih banyak pengurus yang bermental mafia, bermain dua kaki antara PSSI dan KPSI, 'main mata' dengan penjudi dan masih sangat rentan disuap," sebut pernyataan SOS.

Hal keempat yang didesak oleh SOS adalah perwujudan kompetisi profesional tanpa memakan biaya dari APBD. SOS secara tegas menolak kompetisi yang masih menggunakan dana pemerintah daerah. SOS juga meminta ada sanksi tegas terhadap klub yang masih menyedot dana dari APBD.

Yang terakhir, SOS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memilih Menpora yang netral dan mampu menyelesaikan konflik sepak bola Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).