Mengenal Wajah Nasionalisme Papua

Akibat posisi berpikir yang ragu tersebut, identitas Papua yang politik seolah tak terjamah. Meskipun Bernarda memercayai bahwa pendidikan pola asrama menjadi lahan subur bagi tumbuhnya bibit nasionalisme Papua, namun bagaimana pendidikan itu bisa mentransformasikan pandangan dari identitas suku-suku menjadi identitas Papua yang politik, tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

Oleh karena itu, terasa ada loncatan induktif pada Bab 7. Dalam bab ini Bernarda langsung menyodorkan bahwa nasionalisme Papua tumbuh seiring dengan perselisihan Indonesia dengan kekuatan kolonialis Belanda yang telah sekarat. Nasionalis Papua, tiba-tiba muncul ke permukaan dengan mempersoalkan KMB tahun 1949.

Sementara pada Bab 6, penulis menguraikan daya upaya kolonial Belanda untuk mematahkan Indonesia pasca-KMB. Pelopor strategi politik seperti itu adalah Jan van Eechoud dan Van Mook, dengan mengobarkan bahwa Papua pasca-KMB bukan lagi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Jakarta).

Sesungguhnya, paparan Bernarda pada Bab 5 memperkuat kandungan Bab 6 yang menunjukkan bahwa penyemai nasionalisme Papua tak lain dan tak bukan adalah Belanda dengan protagonis van Eechoud dan van Mook sepanjang tahun 1950 sampai 1962. Kedua tokoh kolonialis inilah yang menciptakan sosok Papua yang imagined, yang berlawanan dengan sosok Indonesia. Lahan persemaiannya adalah pergumulan politik antara kolonialis Belanda yang surut dengan Indonesia yang baru bangkit. Tokoh-tokoh terdidik Papua terombang-ambing dalam pergumulan tersebut.

Dalam Bab 8, penulis menunjukkan keterombang-ambingan itu secara baik. Di mana pemerintah kolonial Belanda di Papua memompa semangat nasionalisme Papua dengan membenahi pemerintahan dan memberi ruang bagi tumbuhnya bibit Papua yang dibayangkan, melalui pembentukan partai-partai politik dan Dewan Papua. Pelantikan Dewan Papua tanggal 5 April 1961 adalah puncaknya.

Di saat pergumulan dalam Dewan Papua bergelora, pemerintah kolonial Belanda dilanda kekhawatiran yang luar biasa oleh gerakan Soekarno. Ketidakjelasan sikap pemerintah kolonial Belanda itulah yang menyebabkan peristiwa tanggal 1 Desember 1961 di Dewan Papua dipandang oleh Bernarda sebagai ”bukan peristiwa kemerdekaan bangsa Papua” (hal 236). Peristiwa itu akhirnya juga menimbulkan perpecahan dikalangan elite Papua (hal 251).

Sementara sebagai kritik, dapat dikemukan bahwa Bernarda dalam menulis agak terburu-buru memandang nasionalisme Indonesia sebagai sesuatu yang utuh menyeluruh vis a vis melawan nasionalisme Papua. Padahal fenomena gerakan nasionalis di berbagai daerah Indonesia ini memiliki corak sendiri-sendiri, Papua bukan pengecualian. Artinya tidak ada pola dan modus yang sama menuju menjadi Indonesia di seluruh Nusantara ini.

Amiruddin al-Rahab Peminat Sejarah dan Analis Politik Papua, Juru Bicara dan Asisten Ahli Kepala UP4B

*** 

• Judul: Saling Silang Indonesia-Eropa: Dari Diktator, Musik, hingga Bahasa 
• Penulis: Joss Wibisono 
• Penerbit: Marjin Kiri,2012 
• Tebal: xiv+228 halaman 
• ISBN: 978-979-1260-16-9