Deformasi Sepak Bola

oleh Budiarto Shambazy

Komite Normalisasi tetap melarang Arifin Panigoro, George Toisutta, dan Nirwan D Bakrie sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Sejumlah calon anggota Komite Eksekutif juga digugurkan. Jika disimpulkan, semua larangan itu diputuskan berdasarkan dua kata kunci, "tidak kredibel".

Pertanyaannya, siapakah yang "kredibel" untuk menjadi ketum, waketum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI? Kita menghabiskan waktu setahun untuk mereformasi sepak bola Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng sudah melakukan intervensi—hal yang dilarang oleh FIFA. KN sudah menjalankan tugas dengan mengambil keputusan melalui voting.

Terdapat kesan, KN menjadi instrumen yang lebih bersifat mencegah ketimbang membuka demokrasi. Akan terjadi debat lagi yang memperpanjang kisah sedih sepak bola.

Mengapa reformasi setiap masalah di negara ini acap kali berjalan gonjang-ganjing alias kurang mulus? Kelompok 78, mayoritas pemilik suara yang akan memilih ketum PSSI, pasti akan menentang keputusan kontroversial KN ini. Merekalah pemangku-pemangku kepentingan utama sepak bola karena terlibat dalam kegiatan sehari-hari pengelolaan kompetisi dan pembinaan yang tak mudah. Publik sudah mengetahui, terdapat perpecahan di dalam KN.

Sumber perpecahan adalah apakah KN harus mematuhi surat FIFA yang melarang ketiga nama tersebut ikut pemilihan. Ada juga debat tentang kelayakan KN melakukan verifikasi atau tidak.

Lalu, apa sesungguhnya kriteria "kredibel" untuk para calon ketum, waketum, dan anggota Komite Eksekutif? Itu sebabnya, banyak kalangan bingung mengapa KN memperlakukan surat FIFA tentang larangan itu seperti "sabda baginda". Lagi pula keputusan FIFA bukanlah harga mati alias negotiable.

Betul ada aturan kalau yang diputuskan FIFA tak diikuti, keanggotaan Indonesia di organisasi internasional itu dibekukan. Ancaman itulah yang selama ini dijadikan senjata pamungkas oleh sebagian personel pengurus PSSI. Seolah pengurus FIFA di Zurich, Swiss, adalah otoritas sepak bola dengan kekuasaan absolut. Lalu diumbar, sesuai dengan Statuta FIFA, jika pemerintah mencampuri urusan sepak bola, keanggotaan negara itu di FIFA akan dibekukan juga.

Bukti menunjukkan lain. Ketika Menpora membekukan kepengurusan PSSI pimpinan Nurdin Halid, yang jelas-jelas merupakan intervensi pemerintah, toh keanggotaan Indonesia di FIFA tak dibekukan.