KPK Didesak Usut Kebocoran Dana di PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok peduli sepak bola Tanah Air, Save Our Soccer, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindak Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) karena dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan aliran dana APBN dan APBD.

Demikian diungkapkan oleh perwakilan Save Our Soccer, Emerson Yuntho, yang juga salah satu peneliti ICW, Senin (10/1/2011) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

"Kami mendorong KPK lakukan penindakan dan pencegahan agar bisa membersihkan korupsi bola di tubuh PSSI," ujarnya kepada para wartawan.

Ia melihat minimnya prestasi yang dicetak oleh tim nasional Indonesia dikarenakan akumulasi buruknya hubungan pemerintah dengan persepakbolaan nasional. "Kami juga minta ke pimpinan KPK untuk mengusut aliran dana APBN dan APBD ke klub maupun induk organisasi (PSSI)," ungkap Emerson.

Di dalam lembar dukungan dan tuntutan Save Our Soccer disebutkan bahwa salah satu penyebab buruknya prestasi sepak bola nasional adalah dengan merebaknya praktik suap dan korupsi dalam sepak bola di Indonesia mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah.

Save Our Soccer meminta KPK untuk melakukan tindakan kepada PSSI dalam tiga hal, yaitu:

1. Terkait dugaan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara oleh pengurus PSSI. Dugaan ini mencuat saat penyelenggaraan partai Piala AFF yang dilangsungkan di Jakarta, banyak pejabat negara yang mendapatkan tiket gratis.

2. Terkait dugaan penyalahgunaan APBN untuk PSSI. Pada APBN-P TA 2010, PSSI mendapatkan suntikan dana Rp 20 miliar dan pada tahun 2011 dana tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp 80 miliar. "Dana APBN ke PSSI tidak pernah akuntabel dan transparan dan diungkap ke publik," ungkap perwakilan Save Our Soccer, Apung Widadi.

3. Terkait dugaan penyalahgunaan APBD untuk klub di daerah. "Sejumlah klub masih mengandalkan dana APBD sebagai sumber pendanaan. Tapi, dana itu sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pengurus PSSI daerah atau klub yang umumnya juga menjabat sebagai kepala daerah," ujar Apung.

"KPK dapat meminta dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dana APBD yang digunakan untuk pembiayaan klub sepak bola di daerah," tandas Apung.