Penegakan Regulasi Keamanan Stadion, Harus Tanpa Kompromi

KOMPAS.com - Isu penegakan regulasi yang masih jauh dari maksimal menjadi salah satu sorotan dalam Tragedi Kanjuruhan. Oleh karena itu, harus ada tekanan kepada regulator sehingga tidak ada lagi negosiasi dalam menjalankan aturan yang telah ada.

Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Ganesport Institute, Dex Glenniza, terkait adanya kelemahan-kelemahan penegakan dan pengawasan regulasi di Tanah Air yang berujung ke Tragedi Kanjuruhan.

Ganesport Institute sendiri merupakan sebuah think-tank untuk kebijakan-kebijakan serta manajemen olahraga.

"Standar stadion dan standar keamanan-keselamatan itu ada versi FIFA, AFC, dan PSSI. Semuanya sejalan," tutur Dex kepada Kompas.com pada Minggu (9/10/2022).

"Semuanya bagus sekali (di atas kertas). Lengkap dari hal non-teknis sampai teknis."

"Kalau peraturannya benar ditegakkan, harusnya stadion akan sesuai standar semua dan desain maupun manajemennya akan aman."

"Pada kenyataannya, itu tak terjadi karena kitanya tidak menegakkan peraturan-peraturan tersebut—yang sudah lengkap dan tersedia, kan."

Menurut Dex, kejadian tragis ini harus menjadi pembelajaran serius agar isu penegakkan aturan tak lagi dipandang sebelah mata.

Jangan Lempar Tanggung Jawab

Ia juga mengatakan bahwa PSSI juga tak bisa serta merta melemparkan tanggung jawab soal penegakan peraturan keamanan dan verifikasi stadion ke PT LIB atau panitia pelaksana pertandingan.

Direktur PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, menjadi tersangka karena dirinya yang bertanggung jawab memastikan setiap stadion layak fungsi dan PT LIB tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan untuk kompetisi Liga 1 2022-2023.

Namun, menurut Regulasi Stadion PSSI 2021 di Pasal 4 mengenai Verifikasi Stadion disebutkan bahwa:

"Secara administrasi PSSI dapat melakukan verifikasi Stadion yang digunakan oleh penyelenggara pada saat sebelum dan selama kompetisi berlangsung. Hal ini digunakan untuk menilai persyaratan dan kriteria minimum kategori infrastruktur stadion telah terpenuhi."

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan sendiri telah mengatakan dirinya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di laga tersebut, mengutip peraturan dari regulasi PSSI terkait keamanan stadion.

Isu perihal lempar tanggung jawab ini juga diutarakan oleh pengamat sepak bola senior, Tommy Welly.

Pria yang akrab disapa Bung Towel ini mengingatkan bahwa PSSI jangan sampai melokalisir kesalahan hanya pada Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC dan federasi harus ikut bertanggung jawab

"Waktu Komdis memutuskan hasil investigasi hanya Panpel, saya menduga jangan-jangan ini hanya ingin melokalisir yang salah, di Panpel saja," ujar sang pengamat dikutip dari sebuah acara debat di MetroTV pada Kamis (6/10/2022) malam WIB.

Walau ia menyebut pada akhirnya Kapolri juga telah menyatakan Direktur PT LIB sebagai tersangka, hal ini tak membuat PSSI seharusnya lepas tanggung jawab.

"Maksudnya, lokalisir di sini adalah jadi hanya Panpel saja yang bersalah," tambah pria yang akrab disapa Bung Towel tersebut.

Menurut Bung Towel, melihat jumlah korban dan skala dari tragedi ini, seharusnya pendekatan investigasi terhadap tragedi ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.

"Buat saya ini tidak boleh sekedar kasus biasa, kasus disiplin dalam sepak bola yang biasa ditangani oleh Komdis," tambah Bung Towel yang mengatakan ini kasus luar biasa (extraordinary).

Pemerintah Harus Buat Panduan Keamanan Stadion

Dex Glenniza melanjutkan sekarang ini harus ada yang benar-benar berubah dari tata kelola keamanan stadion seperti di Inggris setelah Tragedi Ibrox 1971 dan Hillsborough 1989.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan menyeluruh tentang keamanan dan regulasi stadion di Tanah Air seperti yang dilakukan pemerintah Inggris dengan menerbitkan Green Guide.

Nama resmi Green Guide adalah Panduan untuk Keamanan di Venue Olahraga.

Panduan itu pertama diterbitkan pada 1973 dan kini telah memasuki edisi keenam, diperbaharui terus setelah setiap ada penyelidikan terhadap keamanan stadion di sana.

Green Guide mengatur banyak hal terkait keamanan stadion, termasuk waktu evakuasi seluruh penonton dalam angka normal.

Panduan itu menyebutkan, antara lain, bahwa waktu maksimal untuk mengosongkan stadion di Inggris Raya adalah delapan menit tanpa melalui lapangan bermain.

Aturan yang tertera di panduan tersebut menjadi kitab bagi semua stakeholder sepak bola di negeri Raja Charles III tersebut.

Dex mengutarakan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan panduan seperti itu yang senantiasa ditegakkan.

"Yang kita butuh tekanan dari pemerintah. Pemerintah bikin sejenis Green Guide versi Indonesia," lanjut pria yang juga menjadi Head of Content Box2box Football Podcast ini.

"Green Guide yang bikin Pemerintah Inggris. Bukan FIFA, bukan UEFA, bahkan bukan FA. Itu jadi standarnya negara."

"Negara menekan regulator buat tidak ada negosiasi soal penegakan aturan ini."

Ia menambahkan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan stadion bukan hanya soal fisik stadion yang terbangun, melainkan dari tahap perencanaan.

Termasuk dalam hal ini adalah jarak dari rumah sakit, kantor polisi, kantor pemadam kebarakan, ketersediaan transportasi publik, dll.

Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah setiap tahapan mulai dari perancangan, konstruksi dan perawatan.

"Tinggi tangga berapa, lebar pintu berapa, arahnya gimana, signage harus warna cerah, pictogram harus internasional, dll.," lanjutnya.

Dex juga berkomentar bahwa kehadiran FIFA untuk membantu Pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola sepak bola Tanah Air tak terlepas dari pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

"Saya percaya diri FIFA mau bantu karena mereka tak akan mau menjatuhkan skorsing ke Indonesia (misalnya karena pemerintah intervensi PSSI) karena mau ada Piala Dunia U20 2023," lanjutnya.

"Memindahkan tuan rumah itu soalnya gak gampang. Sudah gitu, pemerintah juga sudah pakai banyak anggaran negara (duit rakyat dari pajak) buat Piala Dunia U20 2023 ini."