FIFA Bersurat dengan Jokowi, Indonesia Tak Kena Sanksi, Apa Peran PSSI?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo langsung menjalin komunikasi dengan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan. Bahkan, Presiden Jokowi mengirim surat ke FIFA. 

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi setelah laga Arema FC vs Persebaya pada Sabtu (1/10/2022) malam WIB menewaskan 131 orang. 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi langsung berkomunikasi dengan FIFA pada Senin (3/10/2022) malam WIB. 

Kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, Presiden Jokowi membahas tragedi Kanjuruhan hingga Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia.  

Bahkan, Presiden Jokowi diketahui mengirimkan surat khusus kepada FIFA yang disampaikan melalui Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan dengan Gianni Infantino di Qatar, Rabu (5/10/2022). 

Presiden Jokowi juga sudah meminta PSSI untuk menghentikan sementara kompetisi sepak bola sampai evaluasi dan perbaikan prosedur dilakukan. 

Langkah Presiden Jokowi menjalin komunikasi dengan PSSI pun berbuah hasil. FIFA menyatakan tak memberikan sanksi untuk Indonesia karena tragedi Kanjuruhan. 

Presiden Jokowi memastikan Indonesia tidak terkena sanksi setelah menerima surat dari FIFA per tanggal 5 Oktober 2022. Surat tersebut ditanda tangani langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino.

"Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya lewat telepon dengan Gianni Infantino pada 3 Oktober lalu," kata Jokowi.

"Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," ujar Jokowi.

"FIFA bersama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia," ucap Jokowi menambahkan.

Peran PSSI 

Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita membantah bahwa PSSI kurang komunikatif dengan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan. 

Maaike Ira Puspita menegaskan bahwa PSSI langsung menghubungi FIFA dan AFC setelah mengatahui tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu. 

"Komunikasi sudah dibangun sejak kami mengetahui kejadian Kanjuruhan. Bukan hanya dengan FIFA saja, tapi juga dengan AFC," kata Maaike saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022). 

"Kami menerima surat Presiden FIFA pada tanggal 3 Oktober, kemudian percakapan dilakukan antara Presiden FIFA dan Presiden Jokowi pada tanggal yang sama," tutur Maaike melanjutkan. 

Perihal FIFA yang menyatakan bahwa Indonesia tak mendapat sanksi, Maaike mengatakan bahwa surat keputusan itu langsung dikirim untuk Presiden Jokowi. 

Namun, dia menyatakan memang sejak awal tidak pernah ada bahasan terkait sanksi untuk Indonesia.

"Untuk surat, langsung kepada beliau (Presiden Jokowi). Tetapi dalam komunikasi dengan FIFA (Regional Office for Asia and Oceania Members) sejak awal, tidak pernah disinggung tentang sanksi," kata dia. 

Adapun Presiden Jokowi menjelaskan bahw FIFA dan pemerintah Indonesia akan bekerja sama membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. 

Selama proses tersebut, FIFA akan berkantor di Indonesia. Maaike pun memastikan PSSI akan bergabung demi perbaikan sepak bola Tanah Air. 

"Benar (akan bekerja sama dengan pemerintah, FIFA, dan AFC). FIFA akan datang terlebih dahulu, kemudian AFC pada tanggl 12. Mohon doanya, ya," ucap dia. 

"Rencana besok (FIFA datang). FIFA dan PSSI mulai bekerja hari Senin untuk persiapan sebelum rapat)," ucap Maaike Ira Puspita. 

Senada dengan Maaike, Ketua Umum Mochamad Iriawan juga menekankan bahwa PSSI selalu intens menjalin komunikasi dengan PSSI dan AFC. 

"Alhamdulillah, melalui Presiden Republik Indonesia, FIFA sudah memberikan pernyataan resmi bahwa Indonesia tidak terkena hukuman efek dari insiden Kanjuruhan," kata Iriawan.

"PSSI selalu intens berkomunikasi dengan FIFA dan AFC. Pada minggu depan, delegasi FIFA dan AFC akan berkunjung dan berdiskusi dengan PSSI untuk mengambil langkah-langkah transformatif seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia," tambah Iriawan.

Negara Perlu Intervensi

Direktur Ganesport Institute, Sport Policy, and Management Think-tank, Amal Ganesha, negara harus mengambil langkah-langkah cepat untuk segera mengatasi kejadian itu.

Salah satunya cara yang dimaksud Amal Ganesha adalah negara harus bisa menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu.

Dia mencontohkan kejadian serupa yaitu tragedi Hillsborough saat semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest pada 15 April 1989. Tragedi itu menewaskan 97 orang. 

"Yang jelas, Tragedi Kanjuruhan ini kan sudah banyak yang mulai tahu, bahwa ini punya kesamaan karakter dengan Heysel atau Hillsborough Disaster, dalam hal lemahnya crowd and safety management," kata Amal Ganesha kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

"Kalau kita mengacu pada penanganan paska kejadian Hillsborough dan Heysel, yang boleh dan harus dilakukan negara, pertama adalah menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu secara komprehensif."

"Turunkan semua perangkat yudisial yang ada: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polisi, kalau perlu libatkan ahli hukum olahraga. Setelah tragedi Hillsborough terjadi, parlemen dan hakim agung Inggris ikut turun gunung."

Amal Ganesha juga menegaskan bahwa harus ada konsekuensi secara hukum dan kebijakan setelah investigasi dilakukan.

Sebab, menurut Amal, tragedi Kanjuruhan termasuk kejahatan luar biasa dengan 131 kematian.