Jika Pembibitan Bulu Tangkis Berhenti, Wiranto Mundur dari Ketum PBSI

Seandainya pembibitan atlet terganggu, Wiranto bahkan menyatakan bakal mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PBSI.

Hal itu dinyatakan Wiranto saat ditanya mengenai polemik Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis yang mengaitkan pula pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wiranto pun berjanji akan memediasi pihak Djarum Foundation dan KPAI untuk mendapatkan solusi dari polemik tersebut.

"Kalau belum-belum sudah ada kecurigaan dan kesalahpahaman, pasti tidak akan ketemu solusinya. Sekarang masih panas situasinya karena publik juga ikut berkomentar," ujar Wiranto saat ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Intinya, pembibitan jangan sampai berhenti. Kalau pembibitan ini berhenti, saya mundur saja dari Ketua Umum PBSI," tutur dia melanjutkan.

Wiranto berharap masalah pembibitan atlet bulu tangkis jangan sampai berlarut-larut demi prestasi ke depannya.

Terlebih lagi, kata Wiranto, cabang olahraga bulu tangkis merupakan salah satu andalan Indonesia di ajang dunia.

"Kalau pembibitan terganggu, nanti 5 tahun mendatang akan terasa efeknya. Ketika ada talenta, tetapi tidak kita temukan, ya percuma," ucap Wiranto.

"Misalnya ada talenta bagus di Papua, lalu tidak ada sistem rekrutmen yang tepat, ya seterusnya akan jadi juara kampung saja. Makanya, jangan menyepelekan pencarian bibit. Jangan diganggu."

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) itu prihatin dengan polemik antara Djarum Foundation dan KPAI.

"Saya sedih, dalam hal ini Djarum dan KPAI yang urusannya eksploitasi anak. Seharusnya ini bisa selesai dengan diskusi dan musyawarah mencapai mufakat," kata Wiranto.

Audisi Djarum sendiri berlangsung sejak tahun 2006 dan telah melahirkan sejumlah pebulu tangkis kelas dunia.

Namun, KPAI menganggap kegiatan itu sebagai eksploitasi anak karena menggunakan para peserta sebagai alat promosi produk rokok Djarum.

KPAI menganggap PB Djarum melanggar Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan sampai UU Perlindungan Anak.

Namun, pihak Djarum memberi alasan bahwa penyelenggaraan audisi itu dilaksanakan oleh Yayasan Djarum, bukan oleh PT Djarum yang memproduksi rokok.