Pemerintah Belum Maksimal, Bulu Tangkis Indonesia Perlu Gandeng Swasta

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Sekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Achmad Budiarto, menyebutkan bahwa dunia olahraga, khususnya bulu tangkis, tetap membutuhkan sponsor dari pihak swasta.

Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 seri Purwokerto berakhir kemarin, Selasa (10/9/2019).

Rangkaian acara pencarian bakat olahraga bulu tangkis di Kota Satria itu ditutup dengan pembagian Super Tiket kepada para peserta yang telah berjuang maksimal.

Total, ada 26 peserta yang meraih Super Tiket untuk berlaga di babak final.

Setelah Purwokerto, audisi umum yang diprakarsai oleh PB Djarum itu akan menyambangi Kota Surabaya dan Solo, sebelum Kudus sebagai arena terakhir alias panggung final pada November 2019.

Babak final di Kudus esok menandai akhir dari kiprah PB Djarum dalam menjaring bibit-bibit pebulu tangkis di Indonesia.

Ya, PB Djarum menyatakan tahun 2019 adalah "edisi pamitan".

Mereka memutuskan untuk meniadakan audisi umum pada tahun 2020.

Keputusan itu dibuat lantaran ada pihak yang mempermasalahakan Djarum yang notabene adalah perusahaan rokok, menjadi sponsor olahraga, dalam kasus ini bulu tangkis.

Keputusan PB Djarum untuk "rehat" disesalkan banyak pihak.

Salah satunya datang dari Sekjen PBSI, Achmad Budiarto.

"Saya tadi malam satu frame dengan anggota Komisi X (sepuluh) DPR RI yang menangani bidang olehraga dan pemuda. Mereka mengatakan tidak ada anggaran untuk itu (bulu tangkis)," ujarnya usai closing ceremony audisi umum di GOR Satria, Purwokerto, Selasa (10/9/2019).

"Jadi, mau tidak mau harus memberdayakan unsur swasta," ujarnya lagi.

Bukan tanpa alasan Sekjen PBSI mengatakan demikian.

Menurut penuturannya, pemerintah hingga saat ini belum banyak membantu memajukan olahraga bulu tangkis.

"Pemerintah hingga saat ini hanya sanggup membantu 15 persen dari kebutuhan total Rp 100 miliar untuk pelatnas saja," kata Achmad Budiarto.

"Tahun ini, PBSI mendapat dana Rp 14 miliar. Itu pun terkait karena ada SEA Games dan Olimpiade. Dana tersebut tidak cukup untuk mengirim atlet ke kejuaraan dunia," ujar Achmad Budiarto.