PSSI dan Satgas Antimafia Sepak Bola Diminta Bekerja Sama

KOMPAS.com - Mantan ketua umum PSSI, Agum Gumelar, berharap kepada publik untuk memberi keluluasaan kepada Satgas Antimafia Sepal Bola untuk bekerja. 

Sebelumnya, salah satu peserta Liga 1, Arema FC, sempat menyampaikan kecemasan Indonesia bakal terkena sanksi FIFA karena intervensi pemerintah dalam memberantas pengaturan skor. Polisi bahkan sampai menggeledah kantor PSSI dan PT Liga Indonesia.

Kekhawatiran serupa sempat pula disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Erick Thohir. Dia menilai pihak-pihak terkait harus segera berkonsolidasi untuk menanggapi kejadian ini.

Erick prihatin Kepolisian, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak bersinergi dalam menyelesaikan kasus ini.

"Biarkan mereka bekerjalah. Semua juga tidak suka kalau ada pengaturan skor. Biarkan mereka bekerja," kata Agum usai menghadiri deklarasi Bravo Cijantung for Jokowi-Amin, Selasa (5/1/2019).

Saat masih menjabat sebagai ketua umum PSSI, kata Agum, ada 3 poin tabu yang diberlakukan di sepak bola nasional. Pertama adalah pemain tabu bertengkar di dalam lapangan. "Itu pengecut," ujar Agum.

"Tabu kedua adalah melawan keputusan wasit dengan cara yang tidak wajar, seperti menendang wasit dan mengeroyok wasit. Yang ketiga tabu suap," ujarnya.

Soal mengenai pemberantasan praktik pengaturan skor, Agum menyerahkannya kepada polisi.

"Pengaturan skor dan suap itu tugasnya polisi. Tugas PSSI jangan suap ini kemudian mempengaruhi pertandingan. Itu yang tidak boleh," beber Agum.

Meski sudah tidak menjabat sebagai ketua umum PSSI, Agum sebenarnya masih sempat aktif di sepak bola nasional. Salah satunya saat ditunjuk sebagai Ketua Komite Normalisasi saat konflik melanda PSSI yang akhirnya berujung pada sanksi FIFA.