Hasil KLB PSSI Harus Terus Dikawal

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dinilai akan mendapatkan masalah lebih besar setelah pelaksanaan kongres luar biasa di Jakarta, Minggu (17/3/2013) besok. Dengan banyaknya latar belakang konflik antar pengurusnya, kongres itu justru bisa memperuncing masalah sepak bola Indonesia.

Menjelang pelaksanaan kongres muncul beberapa masalah salah satunya adalah polemik voters KLB. Polemik itu mencuat setelah Ketua Umum Djohar Arifin Husin memutuskan untuk mengundang 100 peserta KLB seperti tertuang dalam surat keputusan No. SEKP/32/JAH/III/2013 tentang voters KLB PSSI tertanggal 8 Maret 2013.

Namun, jumlah peserta kongres dalam surat keputusan itu ditentang 16 voters yang dicoret Djohar. Mereka menganggap institusinya tetap sah dan bisa mengikuti KLB karena telah dilantik Ketua Umum PSSI. Mereka menilai, argumen Djohar dinilai tidak sejalan dengan perintah FIFA yang menyebut peserta kongres adalah institusi.

Juru bicara Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi, berharap kongres tersebut bisa berjalan baik. Namun, melihat berbagai polemik seperti saat ini, sejumlah hasil dalam kongres itu harus terus dikawal agar dapat dijalankan dengan baik oleh para pengurus sepak bola Indonesia.

"Karena kami khawatirnya justru kongres besok malah menjadi sarana memuntahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah," ujar Apung di Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

ia menilai, setelah kongres masalah akan lebih besar dan sulit diselesaikan karena energi, strategi dan jalan keluar sudah habis dari stakeholder sepak bola Indonesia.

Selain itu, konflik pun akan semakin panas menjelang Pemilihan Umum 2014, di mana partai politik pasti akan menggunakan sepak bola sebagai instrumen kampanye politik.

Dalam kongres, Apung melihat pembahasan penyatuan liga nantinya akan menjadi hal krusial karena akan menyentuh lahan materi dari beberapa kubu.

"Kongres mungkin hanya memutus saja kesepakatan unifikasi, baru setelah itu teknisnya dibahas oleh pihak ketiga, AFC dan FIFA misalnya, terkait verifikasi klub yang berhak bermain dalam satu liga," katanya.

Oleh karena itu, tambah Apung, komitmen PSSI untuk membenahi sistem kompetisi sepak bola Indonesia harus dijalankan dengan serius. Bahkan, kalau perlu mulai sekarang difokuskan kepada persoalan mafia sepak bola yang terlibat dalam sejumlah pengaturan skor dan praktik suap.

"Jadi dalam kongres besok, Menpora minimal harus menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi di sepakbola saat sambutan kongres, meskipun nanti teknisnya PSSI sebagai penanggung jawab. Ke depan, PSSI perlu melaksanakan MoU dengan kepolisian terkait maraknya pengaturan skor di sepakbola," tegasnya.