Djohar Dituntut Menjelaskan

Jakarta, Kompas - Perwakilan 16 pengurus provinsi PSSI menuntut Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menjelaskan pencoretan mereka dari daftar pemilih kongres luar biasa pada 17 Maret di Jakarta. Argumen Djohar dinilai tidak sejalan dengan perintah FIFA.

Jika langkah Djohar itu tetap dilanjutkan, para pengprov khawatir Indonesia berpotensi besar dikenai sanksi.

Perwakilan 16 pengprov itu mendatangi kantor PSSI di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (15/3) siang. Rombongan yang beranggotakan 16 orang itu bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Hadiyandra. Karena Sekjen tidak bisa mengambil keputusan, perwakilan pengprov itu dijanjikan bertemu dengan Djohar pada Jumat malam atau Sabtu pagi.

Wakil Ketua I Pengprov Jawa Timur Cholid Goromah menjelaskan, perwakilan 16 pengprov yang sah dan telah dilantik Djohar berharap bisa ikut di dalam kongres luar biasa (KLB). Mereka ingin menyukseskan KLB 17 Maret ini supaya Indonesia tidak dihukum FIFA. ”Kalau yang ikut kongres bukan anggota PSSI, dalam artian pengurus pengprov saat ini, apa tidak tambah dihukum oleh FIFA? Mengapa anggota yang sah PSSI tidak diundang, dan yang bukan anggota PSSI malah diundang,” ujarnya.

Cholid menjelaskan, 16 pengprov menuntut Djohar menjelaskan alasan pencoretan pengurus yang sah sebagai pemilih di KLB 17 Maret. Argumen Djohar bahwa pengurus saat ini bukan peserta KLB Solo, 9 Juli 2011, tidak masuk logika mengingat pengprov saat ini sudah dilantik Ketua Umum PSSI.

”Jika dikatakan sesuai kongres Solo, contoh Persija Jakarta kenapa bukan Tony Tobias, tetapi Ferry Paulus. Padahal, Ferry Paulus waktu itu (KLB Solo) Villa 2000. Gresik United itu dulu Ali Mukhid, kenapa sekarang bukan. Banyak sekali, sepertinya dipilah-pilah, ada ketidakadilan, atau memang sengaja supaya PSSI dihukum oleh FIFA,” ujar Cholid.

Djohar hari Kamis menjelaskan, sejumlah pengprov yang aktif saat ini tidak diundang sebagai peserta KLB 17 Maret karena mereka tidak ikut KLB Solo. Namun, Djohar menegaskan bahwa pengurus saat ini tetap pengurus yang sah. Surat keputusan daftar 100 pemilih KLB 17 Maret ditandatangani Djohar pada 8 Maret, tetapi baru diumumkan pada 13 Maret. ”Mereka pengurus yang sah, tetapi mereka tidak ikut kongres di Solo. FIFA, kan, minta yang Solo,” ujar Djohar.

Dalam surat FIFA mengenai instruksi penyelenggaraan kongres ditegaskan bahwa definisi voters (pemegang hak pilih) Solo adalah lembaga atau klub, bukan personal. ”Jangan lips service, di luar mengatakan berusaha menyelamatkan sepak bola nasional kita dari hukuman FIFA, tetapi justru dalam hatinya ingin kita dihukum,” cetus Cholid.

Ketua Pengprov Sulawesi Selatan Abadi Sirajuddin menambahkan, dirinya juga sudah dilantik Djohar, tetapi tidak diundang sebagai peserta KLB. Justru yang diundang Ketua Umum Pengprov Sulsel sebelumnya, Khadir Halid. ”Saat ini pun undangan kongres tidak masuk ke kantor Pengprov Sulsel. Sepertinya undangan berdasarkan nama, bukan lembaga dan ditujukan langsung ke personal yang diundang. Padahal, yang memiliki hak pilih adalah lembaga,” ujar Abadi.

Hairil Paputungan, Wakil Ketua 2 Pengprov Sulut yang kini menjabat pelaksana tugas ketua, menjelaskan, undangan kongres tidak ditujukan kepada pengprov yang dia pimpin. Undangan justru ditujukan kepada pengprov bentukan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang diketuai Frits Katiandhago.

”Itu satu-satunya pengprov bentukan KPSI yang dulu dilantik oleh Tony Apriliani (Ketua KPSI). Mereka bukan anggota PSSI, tetapi mengapa diundang,” ujar Hairil. (ANG)