Pemerintah Tak Akui Nurdin

Jakarta, Kompas - Pemerintah tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Semua fasilitas negara yang digunakan para pejabat struktural PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dicabut.

Pemerintah juga menghentikan sementara waktu penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga kepengurusan PSSI periode 2011-2015 terbentuk.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi A Mallarangeng, didampingi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/ Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3).

Pernyataan itu disampaikan setelah Menpora dan unsur pimpinan KONI/KOI melakukan rapat selama lebih kurang empat jam. Andi mengatakan, laporan pengamatan tim peninjau KONI/KOI yang hadir dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu lalu, menyebutkan, penyelenggaraan kongres tidak jelas. Ketidakjelasan itu meliputi distribusi undangan, hak suara, peraturan organisasi, agenda, dan jalannya kongres yang tak transparan.

Andi mengatakan, pemerintah dan KONI/KOI beranggapan bahwa persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku serta tidak dilakukan dengan profesional.

”Pemerintah bersama KONI/ KOI beranggapan, pengurus PSSI telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan kongres di Pekanbaru,” kata Andi.

Peninjau KONI/KOI dalam laporannya menyatakan, sejumlah pihak yang seharusnya mendapatkan informasi tentang kongres tidak mendapatkan informasi sebagaimana mestinya mengenai hak suara, distribusi undangan, peraturan pemilihan, dan sebagainya.

Standard Electoral Code FIFA mewajibkan komite eksekutif menyebarkan informasi umum mengenai pemilihan dan peraturan pemilihan kepada para anggota, badan pemerintah, dan media massa. ”Pemerintah dan KONI/KOI tidak pernah menerima informasi mengenai hal tersebut,” ujarnya.

Pengumuman pembatalan kongres oleh Nugraha Besoes tak dilakukan di lokasi kongres dan ketidakhadiran Nugraha serta Nurdin Halid di depan peserta kongres dinilai sebagai pelepasan tanggung jawab. Menurut Yunus Nusi dari Persisam Putra Samarinda, klub anggota PSSI pemilik suara sah, pembatalan Kongres PSSI oleh Nugraha tidak diumumkan dalam forum kongres.

”Kalau ada pembatalan, selayaknya Sekjen PSSI mengumumkan itu di forum kongres. Itu tidak dilakukan,” ungkap Yunus dalam jumpa pers terpisah di Jakarta.