Pemerintah Tak Lagi Akui Kepemimpinan Nurdin Halid

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Hal ini menyusul kekisruhan yang terjadi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Propinsi Riau, pada akhir pekan lalu.

Demikian salah satu butir kebijakan yang dibacakan Menpora Andi Alifian Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3/2011). Sebelumnya, Andi menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Subowo terkait Kongres PSSI di Pekanbaru.

"Untuk mencegah hal-hal yang bisa terulangnya kegagalan Kongres PSSI, karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah kepemimpinan ketua umum saudara Nurdin Halid dan sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan di bawah pengurus PSSI tersebut," ungkap Alifian yang ikut didampingi Rita Subowo.

Kebijakan ini, kata Menpora, diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat dalam UU No 3 tahun 2005 serta PP No 16 tahun 2007. Menurutnya, kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan olahraga nasional.

Sehubungan dengan Kongres PSSI, Andi mengatakan pemerintah menunggu sikap FIFA atas kongres yang diikuti 78 anggota PSSI pemilik hak suara. Jika keputusan kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya Kongres PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang ditetapkan FIFA yaitu sebelum 30 april 2011.

"Apabila FIFA bersikap lain, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakan kongres PSSI untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan yanag baru dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2011-2015," kata Andi. "Apabila situasi di atas terjadi maka pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Ketum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes tidak kompeten, untuk memimpin organisasi PSSI dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI," imbuhnya.(Tribunnews.com/M. Ismunadi)