PSSI Harus Beberkan Peraturan soal Kongres

JAKARTA, KOMPAS.com — PSSI harus membeberkan isi peraturan organisasi yang bakal menjadi acuan teknis pelaksanaan Kongres Pembentukan Komite Pemilihan beserta Komite Banding (26 Maret) dan Kongres Pemilihan Komite Eksekutif PSSI 2011-2015 (29 April) kepada publik. PSSI tidak boleh mempertahankan kebiasaan lama mereka, yakni menyembunyikan dokumen atau aturan terkait jalannya organisasi.

Hal itu ditegaskan pengamat sepak bola Edi Elison dalam jumpa pers bersama mantan pemain timnas Bob Hippy di Jakarta, Jumat (18/3/2011). "PSSI harus terbuka soal PO (peraturan organisasi) itu karena sampai saat ini kita belum tahu isi PO itu. PSSI harus terbuka karena Standard Electoral Code FIFA menegaskan, seluruh proses pemilihan harus transparan dan demokratis," kata Edi Elison.

Menurut situs PSSI (www.pssi-football.com), PO yang mengatur pelaksanaan dua kongres dalam waktu dekat ini telah rampung disusun Tim Delapan yang diketuai Ibnu Munzir. PO tersebut berisi delapan pasal atau kurang dari separuh jumlah pasal Standard Electoral Code FIFA, yang menjadi acuan utama.

Standard Electoral Code FIFA berisi 19 pasal. Munzir menyebutkan, selain mengacu Standard Electoral Code FIFA, isi PO itu juga mengadopsi beberapa dokumen, seperti Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan peraturan-peraturan terkait lainnya di PSSI.

Sosialisasi tidak jelas

Situs PSSI menyebutkan, PO akan disosialisasikan kepada anggota PSSI pemilik suara di kongres. Tak dijelaskan kapan sosialisasi itu. "Jangan sampai diberikan saat kongres yang kabarnya di Pekanbaru. Jika diberikan di kongres, sama kacaunya dengan saat kongres di Bali," kata Edi.

Kekacauan itu juga terjadi saat proses pencalonan dan verifikasi bakal calon ketua PSSI beberapa waktu lalu, yang diwarnai unjuk rasa di berbagai tempat di Tanah Air. Saat itu PSSI dan Komite Pemilihan tak menyosialisasikan PO ke anggota PSSI dan publik.

Sementara itu, dalam bedah buku Dosa-dosa Nurdin Halid karya Erwiyantoro di Balai Persis, Solo, budayawan Eros Djarot menyatakan, PSSI harus mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk soal pemimpin yang pantas menakhodai PSSI. "Sepak bola lahir dan tumbuh dari rakyat. Ketika rakyat bicara sepak bola tidak didengarkan, itu berarti memisahkan sepak bola dengan rakyat dan itu termasuk kejahatan," kata Eros. (EKI/SAM)