Papua Dukung Penuh Toisutta-Arifin

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan kepada pasangan George Toisutta dan Arifin Ponigoro sebagai calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI terus mengalir.

Setelah sebelumnya, 84 anggota Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang menyatakan dukungan mereka, kini giliran pemprov Papua menyatakan hal yang sama.

KPPN yang mengaku memiliki hak suara yang sah di kongres PSSI sebelumnya telah meminta pasangan Toisutta dan Arifin untuk maju lagi, meski di pemilihan sebelumnya, pasangan ini telah ditolak oleh Komite Pemilihan dan Komite Banding.

Kini, dukungan semakin kuat karena suara yang dihimpun telah mencapai 87, di mana pemprov Papua menjadi salah satu bagiannya. Papua sendiri merupakan salah satu pemilik hak suara terbanyak di kongres PSSI. "Kami dari Papua sejak awal sudah mendukung pasangan George Toisutta dan Arifin Panigoro. Papua memiliki 10 suara, di mana Papua mempunyai 7 hak suara, dan Papua Barat memiliki 3 hak suara. Semua suara tadi akan kami berikan kepada pasangan itu," tandas M. Usman Fakaubun, Sekretaris Umum pemprov Papua di kantor Menpora, Senin (14/3/2011).

Pemprov Papua sendiri menyatakan siap mengikuti keputusan-keputusan yang diambil KPPN yaitu menggelar kongres 2 PSSI dalam dua bulan ke depan.

Namun, sesuai dengan imbauan Menteri Pemuda Negara dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dan Ketua Umum KONI/KOI, Rita Subowo, KPPN akhirnya memutuskan mengikuti kongres yang akan dilaksanakan PSSI dengan beberapa syarat.

Berikut syarat-syarat yang diajukan KPPN: 1. Pelaksanaan kongres PSSI harus mengacu pada statuta FIFA, standar statuta FIFA, standar electoral code FIFA, UU no 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional beserta setiap peraturan pemerintah yang menjadi pelaksanannya, statuta AFC, AFC diciplinary code, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOI dan KONI.

2. Personalia panitia pelaksana kongres PSSI harus terdiri dari unsur eksekutif Komite PSSI dan KPPN. 3. Personalia kesekretariatan PSSI dalam persiapan penyelengaraan kongres, harus terdiri dari unsur Komite Eksekutif PSSI dan KPPN.

4. Daftar nama Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari setiap anggota KPPN pemilik suara sebagai peserta kongres tidak dapat diubah secara sepihak oleh Komite Eksekutif PSSI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KPPN.

5. Pokok agenda kongres PSSI pertama 26 Maret 2011 adalah: A. Penetapan peraturan tata tertib dan susunan acara kongres. B. Perubahan pasal 15 ayat 1 huruf F, pasal 35 ayat 4, pasal 37 ayat 1 huruf A, dan 70 ayat 1, dari statuta PSSI sehingga sepenuhnya menjadi dan sesuai dengan statuta standar FIFA. C. Penetapan dan pengesahan peraturan pemilihan dengan mematuhi ketentuan standar electoral code FIFA. D. Pembentukan dan pemilihan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding yang dilakukan harus sesuai dengan butir sebelumnya. E. Penetapan tempat dan waktu kongres untuk pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.

6. Pemerintah, KONI/KOI harus mengawal dengan ketat dan tegas kongres PSSI di atas dan mengambil tindakan tegas apabila kongres tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.

7. Apabila persiapan atau pelaksanaan kongres melanggar satu atau lebih ketentuan yang berlaku, maka KPPN akan mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres PSSI itu dan pemerintah, KONI/KOI akan memfasilitasi persiapan dan pelaksanannya.