PSSI Tidak Bisa Klaim Independen

Jakarta, kompas - Sebagian besar anggota Komisi X DPR menilai PSSI belum bisa menuntut bebas intervensi ketika induk organisasi sepak bola di Indonesia itu masih menyusu pada anggaran pemerintah. Selama PSSI belum mandiri dalam pendanaan, Statuta FIFA tidak bisa berlaku penuh.

”PSSI tidak bisa hanya mengandalkan Statuta FIFA karena di satu sisi minta dukungan dana dari pemerintah dan di sisi lain mau independen. Harus ada keseimbangan, yakni saat Undang- Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus berlaku,” kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Utut Adianto, Selasa (1/3).

Komisi X mengundang PSSI dalam rapat dengar pendapat umum untuk menjelaskan kekisruhan menjelang kongres pemilihan ketua umum PSSI. Dalam rapat itu, PSSI menegaskan, sesuai Statuta FIFA, pemerintah tidak bisa mengintervensi.

Utut dengan tegas mengatakan, dalam kondisi saat ini, yang harus diselamatkan adalah para pemain dan masyarakat pencinta sepak bola.

”Perlu ke-legowo-an (keikhlasan), kita dorong Anda (Ketua Umum PSSI Nurdin Halid) jadi ketua ASEAN Football Federation seperti yang tadi disampaikan. Kali ini Anda mundur dan sepak bola Indonesia maju,” kata Utut.

Akbar Zulfakar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga bukan intervensi, melainkan protes terhadap PSSI. Protes dari pemerintah itu karena PSSI membuka ruang untuk intervensi, yaitu melalui penggunaan anggaran pemerintah dan minim prestasi.

”Saudara Nurdin harus perhatikan ini, kalau PSSI merasa tidak ada hubungan dengan pemerintah, ya jalan terus saja, jangan berhenti. Kalau memang ada hubungan dengan pemerintah, ya, berhenti,” kata Akbar.

Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan, sangat sulit membahas independensi PSSI ketika anggarannya masih diintervensi pemerintah. Tahun ini saja ada suntikan dana sekitar Rp 100 miliar dari Kemenpora dan APBN-Perubahan.

”Kalau tentang anggaran, PSSI menilai bukan intervensi. Ketika Menpora kasih sedikit peringatan, dinilai intervensi,” ujar Angelina.

Nurdin menanggapi, bantuan anggaran dari pemerintah bukan intervensi karena dimungkinkan bantuan dari pemerintah, misalnya, untuk tim nasional.