Alasan Menpora Dilibatkan Dalam TGIPF Tragedi Kanjuruhan

KOMPAS.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, menjawab kritik publik terkait keputusan melibatkan Menpora Zainudin Amali ke dalam Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

Keputusan Pemerintah Indonesia melalui Mahfud MD menunjuk Zainudin Amali menjadi Wakil Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan memang sempat dipertanyakan.

Sebab, Menpora dianggap menjadi salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya ratusan korban jiwa dalam Tragedi Kanjuruhan.

Hal itu tidak lepas dari peran dan fungsi Kemenpora dalam pembinaan maupun kepengurusan olahraga Tanah Air.

Terkait hal itu, Mahfud MD selaku Ketua TGIPF menilai Menpora Zainudin Amali memang harus dilibatkan.

Mahfud MD menyebut Menpora nantinya akan bertugas sebagai penghubung Pemerintah Indonesia dan stakeholder sepak bola.

Terlepas dari hal itu, Mahfud MD memastikan dirinya dan Zainudin Amali memastikan kinerja TGIPF Tragedi Kanjuruhan tetap independen.

Mahfud MD juga menjamin dirinya dan Zainudin Amali akan memberi kebebasan kepada 13 anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk bekerja.

"Untuk memafasilitasi dan follow up soal olahraga terutama sepak bola, mau tidak mau perwakilan dari pemerintah adalah Menpora," kata Mahfud MD dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi di KompasTV.

"Namun, kami sudah sepakat dalam rapat pertama TGIPF bahwa saya dan Menpora tidak akan banyak berpendapat, tidak akan banyak menilai, tidak akan menghalangi Anda berbicara," ujar Mahfud MD.

"Kami akan membebaskan semua (Anggota TGIPF) berbicara. Nanti, kami yang akan mengolah. Pemerintah nanti harus mengolahnya bagaimana, itu tergantung Anda semua (Anggota TGIPF)," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

"Intinya, Presiden Joko Widodo meminta kinerja TGIPF ini harus independen. Kalau menemukan fakta, kami harus mengungkapnya. Namun, jika tidak menemukan fakta, jangan menyalahkan orang lain," kata Mahfud MD.

"Itu yang disampaikan Presiden Jokowi kepada kami,"  ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku sempat merekomendasikan satu nama dari kalangan swasta untuk memimpin TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

Namun, Presiden Jokowi menolak usulan Mahfud MD itu.

Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi menginginkan perwakilan pemerintah harus ikut terlibat dalam TGIPF Kanjuruhan agar lebih mudah menindak lanjuti hasil temuan tim.

"Presiden menilai terlalu banyak tim yang dibentuk untuk mengurus Tragedi Kanjuruhan tetapi hasilnya tidak ada. Jadi, Presiden memutuskan membentuk tim independen," ucap Mahfud MD.

"Saya sebenarnya usul nama orang lain (untuk posisi Ketua TGIPF). Namun, Presiden menolak dan menunjuk saya," ujar alumni Universitas Islam Indonesia itu.

"Hal itu ditujukan agar waktu kerja tim jelas dan mempermudah kinerja tim saat membutuhkan bantuan," kata Mahfud MD.

Sebagai informasi, anggota tim TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang berjumlah 13 berasal dari banyak kalangan mulai dari jurnalis, mantan pemain, hingga eks pengurus PSSI yang memiliki lisensi FIFA.

Terkini, TGIPF Tragedi Kanjuruhan sudah mengunjungi Stadion Kanjuruhan untuk melihat dan mendalami lokasi kejadian.

Presiden Jokowi sendiri memberi tenggat waktu tiga pekan sampai satu bulan untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan kerjanya.