Sebelum Liga 1 Bergulir Kembali, Ini Usulan Presiden Persik

KEDIRI, KOMPAS.com - Persik Kediri menanggapi wacana untuk menggulirkan kembali Liga 1 2020 di bulan September.

Pada dasarnya Persik Kediri tetap menganggap penghentian kompetisi Liga 1 2020 masih menjadi pilihan terbaik.

Namun Persik juga menegaskan siap berkompetisi jika memang PSSI memiliki pertimbangan sendiri.

“Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih.

Namun sebelum PSSI membuat keputusan final, Abdul Hakim Bafagih memberikan tiga masukan.

Yang pertama Persik meminta subsisi atau hak komersial klub dinaikan dari usulan sebelumnya Rp 800 juta menjadi Rp 1,2 atau Rp 1,5 miliar sekali pencairan.

Pertimbangannya adalah masalah pendapatan tiket yang tentu akan sangat berkurang.

Hakim memberikan rincian rata-rata kapasitas stadion di Indonesia sebanyak 25.700 orang.

Jika terisi setengan dengan harga tiket normal sebesar Rp 50.000 maka hitung-hitungannya menjadi Rp 9,6 miliar selama delapan bulan kompetisi.

“Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami,” ucapnya.

Yang kedua Persik Kediri meminta PSSI mendorong Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.

Pasalnya selama ini pajak pesepak bola bisa 20 persen atau lebih, sehingga menjadi beban besar bagi klub.

“Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tuturnya.

Usulan terakhir adalah masalah renegosiasi kontrak pelatih dan pemain. Menurut Hakim pemain sudah menerima nominal kontrak sebesar 40 persen, sementara sisa 60 persen perlu di negosiasi kembali.

Hakim menilai hal tersebut sangat wajar, mengingat seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama.

Selain tiga masukan tersebut, anggota DPR RI tersebut perlu ada pengkajian ulang masalah sentralisasi kompetisi di Pulau Jawa.

Khususnya membahas masalah akomodasi tim-tim dari luar Pulau Jawa.

“Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah,” ujarnya.

Dan masalah pemain asing juga perlu dikaji lebih mendalam. Karena ada beberapa pemain asing yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena ada larangan bepergian dari negaranya.

Sehingga Hakim merasa perlu ada payung hukum yang jelas agar masalah ini tidak menjadi persoalan baru dikemudian hari.