Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Reformasi PSSI, Tunda Liga sampai…

KOMPAS.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merilis kesimpulan dan rekomendasi hasil dua pekan investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.

Di dalam rumusan TGIPF itu terdapat beberapa poin rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam tubuh PSSI.

TGIPF menemukan bahwa PSSI kurang profesional dalam membawahi kompetisi sesuai dengan standar yang dibuat sebelumnya.

Selain itu, PSSI juga dianggap melempar tanggung jawab ke pihak lain.

"Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional," begitu bunyi petikan rilis dari TGIPF.

Baca juga: 8 Dosa PSSI Terkuak Usai Tragedi Kanjuruhan

Setelah semua yang terjadi, TGIPF menyarankan supaya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan jajarannya mundur dari jabatannya.

Pernyataan TGIPF tersebut bukan perintah, namun saran sebagai bentuk pertanggung jawaban.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang," demikian bunyi poin pertama rekomendasi TGIPF untuk PSSI.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut, TGIPF juga menyarankan supaya kompetisi di bawah PSSI dihentikan sampai dilakukan Kongres Luar Biasa.

"Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," bunyi  poin kedua rekomendasi TGIPF bagi PSSI.

Baca juga: Kesimpulan TGIPF: Aparat Keamanan Tembakkan Gas Air Mata secara Membabi Buta

Dalam poin kedua tersebut TGIPF juga memberikan ultimatum kepada PSSI.

Pemerintah disebut bisa terus membekukan kompetisi dengan tidak memberikan izin sampai terjadi perbaikan signifikan di tubuh PSSI.

"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air."

KOMPAS.com/SUCI RAHAYU Hari ke-5 Ketua umum PSSI Mochamad Iriawan kembali meninjau stadion seusai pasca tragedi yang terjadi pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 seusai pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur, Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (6/10/2022) siang.

Selain dua poin tersebut, ada 10 poin rekomendasi lain yang bertujuan kepada perbaikan besar-besaran di tubuh PSSI.

Di antaranya adalah imbauan kepada PSSI untuk lebih transparan kepada publik, memerhatikan kembali keselamatan publik, serta merevisi regulasi untuk menghilangkan potensi conflict of interest atau konflik kepentingan dalam kepengurusan.