Tim Transisi Harus Bebas dari "Borok Lama" PSSI

Menpora telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01307 Tahun 2015 yang berisi sanksi administratif bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Jumat (17/4/2015). Sebagai konsekuensi dari SK itu, Menpora bakal membentuk Tim Transisi guna mengambil alih tugas PSSI.

Awalnya, susunan Tim Transisi dikabarkan bakal diumumkan pada pekan ini. Namun, menurut Juru Bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, pihaknya hingga kini belum rampung menyeleksi nama-nama calon yang sudah diusulkan.

"Saat ini kami sedang dalam rangka mencari (calon) satu per satu karena saya tidak ingin hanya mendapat usulan saja, tetapi saya juga ingin melihat track record-nya seperti apa, dan kemauannya untuk membenahi sepak bola itu," ujar Menpora di Kemenpora, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

"Lebih-lebih publik menginginkan bahwa Tim Transisi nanti itu bebas dari konflik masa lalu, bebas dari kepentingan Si A dan Si B," tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Pada 2011, pemerintah juga sempat mengeluarkan putusan untuk membekukan PSSI. Kala itu, Andi Mallarangeng, selaku Menpora, tidak mengakui segala kegiatan keolahragaan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.

Meski Nurdin berhasil dilengserkan dari jabatan ketua umum PSSI, persoalan lembaga sepak bola tertinggi di Indonesia itu tidak begitu saja selesai. Justru, kondisinya semakin parah karena pihak internal PSSI terpecah. Kompetisi terbagi dua menjadi Indonesia Super League (ISL) dan Indonesia Premier League (IPL).

Perpecahan kompetisi ini mendorong terjadinya "pengkloningan" klub peserta liga sehingga banyak klub yang mengalami dualisme kepemilikan, termasuk Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya.

"Intinya, dengan kemampuan yang kami miliki, kami akan melihat latar belakang mereka masing-masing. Soal track record-nya seperti apa, sampai kemauan untuk jujur menjelaskan kepada publik, itu akan menjadi salah satu kriteria untuk para anggota Tim Transisi," ujar Menpora.