Soal KLB PSSI, Setiap Klub dan Voters Dituntut Komitmen Sama

KOMPAS.com - Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, secara terbuka sudah menyatakan bahwa federasi akan mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB).

Keputusan itu merupakan hasil rapat para petinggi dan jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada Jumat (28/10/2022) malam WIB.

Mochamad Iriawan menyebut salah satu pertimbangan PSSI mempercepat KLB adalah surat dari Persis Solo dan Persebaya Surabaya.

Ya, Persis Solo dan Persebaya Surabaya memang pelopor dari kalangan tim Liga 1 yang mendesak PSSI segera menggelar KLB.

Selain Persis Solo dan Persebaya, terdapat tiga tim lain yang juga sudah menyuarakan KLB PSSI.

Baca juga: PSSI Putuskan Gelar KLB: Tragedi Kanjuruhan, Rekomendasi TGIPF, hingga Desakan Persis-Persebaya

Tiga tim itu adalah Madura United (Liga 1), PSM Makassar (Liga 1), dan Persikab Kabupaten Bandung (Liga 2).

Jika hanya ada lima klub yang bersuara, KLB PSSI dipastikan hanya menjadi wacana.

Sebab, KLB hanya akan digelar jika sekurang-kurangnya 2/3 delegasi yang mewakili PSSI, mengajukan permintaan tertulis.

Hal itu tertulis dalam Pasal 34 Ayat 2 Statuta PSSI.

Terkait KLB PSSI,  pengamat senior Weshley Hutagalung menilai semua klub dan pemilik suara atau voters PSSI seharusnya bersikap sama terkait Tragedi Kanjuruuhan.

Mantan Pimpinan Redaksi Tabloid Bola itu menganggap reformasi PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan tidak akan terjadi jika sikap setiap klub mempunyai pendirian berbeda-beda.

Hal itu disampaikan Weshley Hutagalung dalam acara Soccer Time Metro TV pada Jumat (28/10/2022) malam WIB.

Baca juga: PSSI Percepat KLB Usai Terima Surat dari Persis dan Persebaya

"Tim yang pertama kali menyuarakan KLB PSSI adalah Persis Solo, kemudian diikuti oleh Persebaya Surabaya. Pihak lain saya lihat masih ragu-ragu," kata Weshley.

"Ketika Presiden Jokowi dan Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa Tragedi Kanjuruhan adalah masalah besar, berapa orang, berapa klub, berapa asprov yang bersikap bahwa mereka akan ikut mengawal perubahan ke arah lebih baik?" tutur Weshley menambahkan.

"Coba hitung. Berapa yang bersuara bahwa Tragedi Kanjuruhan adalah bencana sepak bola dunia? Mereka para stakeholders dan pengelola sepak bola Indonesia seharusnya berkumpul bersatu mencari jalan keluar," ucap Weshley.

"Jangan yang rapat hanya para pejabat PSSI," ujar Weshley.

Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan sudah meminta agar PSSI segera menggelar KLB.

Anton Sanjoyo selaku salah satu Anggota TGIPF secara tidak langsung menilai reformasi kepengurusan PSSI adalah hal mendesak.

Baca juga: PSSI Percepat KLB agar Liga 1 Bisa Berputar Lagi

Sebab, Anton menilai kalau Tragedi Kanjuruhan adalah bukti pengurus PSSI tidak becus mengelola sepak bola Indonesia.

Hal itu ia sampaikan ketika membahas keterkaitan reformasi PSSI dengan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

"Saya melihat Piala Dunia U20 2023 menjadi sandera untuk Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi terutama dalam konteks sepak bola," kata Anton Sanjoyo.

"Manuver Pemerintah Indonesia terbatas karena mungkin ada kekhawatiran soal Piala Dunia U20 2023," ucap Anton.

"Menurut saya, Piala Dunia U20 2023 tidak akan dibatalkan. Kalaupun ingin menyelamatkan Piala Dunia U20 2023, tetap harus ada reformasi besar-besaran di PSSI," ujar Anton.

"Sebab, ujung dari semua tragedi ini adalah PSSI," tutur Anton Sanjoyo.