Munculnya Seruan Larangan Berhijab pada Olimpiade Paris 2024

Kompas.com - 05/02/2019, 15:43 WIB
Peluncuran logo kampanye Paris sebagai tuan rumah Olimpiade 2024 di Arc de Triumph, Selasa (9/2/2016). LIONEL BONAVENTURE/AFPPeluncuran logo kampanye Paris sebagai tuan rumah Olimpiade 2024 di Arc de Triumph, Selasa (9/2/2016).

KOMPAS.com - Kelompok feminis Perancis yang tergabung dalam Organisasi Internasional untuk Hak-hak Wanita (ILWR) menyerukan larangan pemakaian hijab dan atribut Islam lainnya pada Olimpiade Paris 2024.

Organisasi yang sudah ada sejak tahun 1882 itu berasumsi bahwa pengunaan hijab maupun atribut pakaian Islam lainnya dapat membatasi kebebasan para atlet.

Presiden organisasi tersebut, Annie Sugier, menyerukan agar negara-negara Islam tidak mewajibkan atlet wanita untuk berhijab.

Baca juga: Rahasia Valentino Rossi Masih Bugar pada Usia 40 Tahun

Penulis buku How Islamism Perverted the Olympics secara pribadi menilai hal itu bertentangan dengan Piagam Olimpiade.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk panitia penyelenggara Olimpiade 2024 bereaksi dan menerapkan prinsip universal dari Piagam Olimpiade," ucap wanita berusia 77 tahun itu.

Untuk mendukung argumennya, Sugier menyoroti bahwa Piagam Olimpiade menyatakan tidak ada "propaganda agama" apa pun yang diizinkan di setiap tempat Olimpiade atau area lainnya.

Padahal, Sarah Attar, atlet berkebangsaan Arab Saudi yang lahir dan dibesarkan di Amerika, berlaga pada Olimpiade 2012 dengan hijab dan hal itu tak menjadi masalah.

Selain Attar, ada juga atlet anggar, Ibtihaj Muhammad, yang meraih medali perunggu Olimpiade 2016.

Keberhasilan Muhammad ini sekaligus menjadikan dia sebagai wanita muslim Amerika Serikat (AS) pertama yang mendapatkan medali Olimpiade.

Di sisi lain, Perancis memiliki sejarah sebagai sebuah negara yang dikenal anti-Islam. Pada tahun 2010, Pemerintah Perancis mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan penggunaan cadar di depan publik.

Baca juga: Rayakan Imlek, Lee Chong Wei Ungkap Kondisi Kesehatannya

Berdasarkan aturan itu, siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan denda sebesar 150 euro.

Peraturan tersebut lantas menimbulkan kontroversi dan sempat dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).

Pada tahun 2018, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memutuskan bahwa larangan itu disebut sebagai pelanggaran HAM yang berisiko membatasi wanita muslim. (Nestri Yuniardi)



Sumber BolaSport
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X