Menpora Diminta Jadi Saksi Tuntutan 14 Pengprov PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Eksekutif Komite PSSI, Bob Hippy, meminta agar Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, dapat menjadi saksi tuntutan 14 pengurus provinsi yang telah dibekukan PSSI. Ia berharap agar Menpora dapat menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut.

14 pengprov PSSI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Ketum PSSI, Djohar Arifin Husin, Rabu (1/5/2013). Mereka menilai Djohar telah melakukan pelanggaran pidana dan perdata, terkait pembekuan Pengprov PSSI.

Pembekuan itu berawal ketika Djohar membantah pernah menandatangani notula rapat Komite Eksekutif 7 Maret 2013. Bantahan Djohar membuat pengprov tersebut tidak bisa mengikuti Kongres Luar Biasa PSSI pada Minggu (17/3/2013). Padahal, pengprov itu diangkat melalui musyawarah provinsi dan dilantik Djohar.

Djohar sendiri dikabarkan baru akan melayangkan jawaban terkait somasi itu pada 24 Mei mendatang. Namun, perwakilan pengprov yang dibekukan tersebut merasa ada upaya mengulur-ngulur waktu sehingga akan menyatakan segera menempuh jalur hukum atas kasus ini.

Bob mengatakan, jika masalah ini nantinya ditempuh lewat jalur hukum, maka Menpora harus memberikan kesaksian terkait dugaan pemalsuan notula rapat Komite Eksekutif 7 Maret 2013. Pasalnya, menurut Bob, Menpora sendiri menjadi saksi ketika Djohar ditanya mengenai keabsahan notula tersebut di Kemenpora.

"Waktu kami bersama Sihar Sitorus dan anggota Exco lainnya ada Menpora yang menyaksikan bahwa notula rapat itu sah. Djohar ada dalam pertemuan itu. Jadi, Pak Menpora harus juga dijadikan saksi atas tuntutan ini," ujar Bob di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Ditambahkan Bob, pihaknya juga akan menggelar rapat lanjutan dengan anggota Exco lainnya untuk membahas masalah ini. Menurutnya, Djohar selaku ketua umum PSSI harus bertanggungjawab karena para pengprov itu dilantik dengan prosedur yang sah sesuai aturan statuta PSSI.

"Saya juga punya tiga saksi (Cholid Goromah, Faisal Yusuf, dan Hasan) untuk masalah ini karena mereka yang meminta tanda tangan Djohar. Jadi ini sudah cukup dan saya ingin juga Pak Menteri dapat terlibat karena beliau melihat sendiri dan mengetahui masalah ini," kata Bob.