Masalah Sepak Bola Indonesia Pasca-KLB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan sepak bola Indonesia dipandang tak akan berakhir melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 17 Maret mendatang. Pergantian ketua umum dipandang sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut itu.

"Saya masih pesimistis kalau kongres akan memperbaiki semuanya. Tapi, minimal kongres ini cuma menjalankan syarat dari FIFA. 'Kan ada empat poin yang dibawa di situ. Mau lebih konkretnya, KLB itu harus (ada) pergantian ketua umum tanpa melibatkan pihak Djohar Arifin dan La Nyalla (Mattalitti)," kata Wakil Ketua Umum The Jakmania, Richard Achmad, kepada Kompas.com, Jumat (15/3/2013).

KLB PSSI akan membahas empat agenda, di antaranya pengembalian empat anggota Eksekutif Komite yang dipecat, revisi statuta, penyatuan liga sepak bola profesional, dan peserta KLB adalah peserta Kongres Solo. Empat agenda itu disusun berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kuala Lumpur antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) pada Maret 2012.

Pihak KPSI mewacanakan adanya agenda tambahan, yakni penentuan waktu dan tempat pelaksanaan kongres biasa. Richard mensinyalir, usulan tambahan agenda tersebut sebagai awal kebangkitan orang-orang lama untuk menguasai PSSI PSSI.

"Yang harus dikawal bukan kongres namun pasca kongresnya. Sepak bola kita mau diapain? Ada wacana setelah KLB ada kongres biasa. Dalam kongres biasa, bisa terjadi pergantian ketua umum. Lebih baik dikonkretkan di KLB saja sekalian. Yang pasti, akan ada babak baru orang-orang lama yang sudah jelek masuk kembali. Pascakongres itu bukan memperbaiki sepak bola tetapi memunculkan 'mafia-mafia'," tegasnya.

Seandainya agenda pemilihan ketua umum baru terealisasi, Richard menginginkan kedua kubu yang bertikai tak kembali terlibat dalam PSSI. Terlebih, lanjut Richard, Djohar telah gagal karena sejak memimpin PSSI, persoalan semakin bertambah. "Semua berharap dia bisa menyelesaikan persoalan. Tapi, dia malah menambah persoalan. Ini yang akhirnya yang awalnya menjadi pendukungnya berbalik menjadi lawan politiknya," ulas Richard.

Terlepas dari itu, Richard mengaku pesimistis KLB bisa berjalan dengan sukses mengingat masih terjadinya perbedaan pandangan soal voters. Djohar memutuskan tetap menggunakan daftar pengurus lama di tingkat pengurus provinsi sebagai peserta KLB. Tiga anggota tim dari Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menilai pergantian pengurus tidak sah, sehingga yang berhak menjadi delegasi adalah pengurus lama.

Hal itu bertentangan dengan pandangan tiga anggota tim verifikasi dari PSSI yang menilai, pengurus barulah yang berhak menjadi delegasi sebagai pemilih dalam KLB. Semuanya berlandaskan keputusan FIFA bahwa peserta kongres adalah lembaga/institusi, bukan perorangan. "Akan ada yang bikin deadlock. Kongres belum secara meyakinkan menyelesaikan persoalan sepak bola Indonesia," tegasnya.