"Injury Time", Menpora Desak PSSI-KPSI Laksanakan Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), di Jakarta, Rabu (5/12/2012), menghasilkan dua resolusi, yaitu KPSI dan PSSI bersepakat berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia tidak disanksi FIFA dan menyelesaikan masalah berdasarkan MoU yang telah diputuskan kedua belah pihak, yakni merevisi statuta, pengembalian empat exco yang dipecat, penyatuan liga, dan kongres.

Pertemuan itu berawal dari surat FIFA kepada Menpora mengenai pandangan FIFA, yaitu FIFA tidak melihat ada kemajuan dalam penyelesaian dualisme sepak bola Tanah Air sehingga meminta pemerintah membantu menyelesaikan sengketa hak kelola sepak bola nasional. FIFA memberi tenggat waktu hingga 10 Desember 2012.

"Isinya (surat FIFA) menjelaskan situasi sepak bola Indonesia dari kacamata FIFA. Intinya, tidak ada kemajuan menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. FIFA mencatat semua. Dalam suratnya, FIFA menyatakan telah membentuk task force untuk merevisi statuta, pengembalian empat exco yang dipecat, penyatuan liga, dan kongres. Namun, FIFA menilai tidak ada kemajuan berarti dari MoU yang disepakati kedua belah pihak," jelas Andi.

Berdasarkan surat tersebut, Andi mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Umum KONI Tono Suratman, Ketua KOI Rita Subowo, dan Agum Gumelar selaku mantan Ketua Komite Normalisasi. "Saya juga berkonsultasi dengan pengamat sepak bola. Setelah berkonsultasi, maka saya mengambil inisiatif mengundang PSSI dan KPSI serta Komite Bersama. Kami melakukan pertemuan setengah kamar dengan PSSI dan setengah kamar dengan PSSI. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak mensepakati berbagai hal," tutur Andi.

Andi juga menjelaskan, pertemuan itu menyisakan persoalan peserta kongres luar biasa yang akan digelar pada 10 Desember 2012, yang menurut MoU, berdasarkan peserta KLB Solo.

"Isu yang masih krusial adalah verifikasi peserta (KLB). Yang menjadi masalah adalah dualisme pengprov. Kalau masih ada (dualisme), kedua belah pihak menyerahkan kepada AFC yang nanti akan hadir dalam rapat JC pada malam ini," jelasnya.

Andi berharap kesepakatan ini bisa dijalankan dalam kongres nanti mengingat FIFA memberi tenggat waktu hingga 10 Desember untuk Indonesia menyelesaikan masalahnya. Jika tidak selesai, permasalahan Indonesia akan dibahas dalam rapat exco FIFA di Jepang pada 14 Desember.

"Kesepakatan ini harus dilaksanakan karena sudah injury time. Kami juga mengingatkan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh menjalankan niat baik ini. Jika ada kebuntuan, pemerintah akan menjalankan kewenangan sesuai undang-undang," tegasnya.