Sederet prestasi pernah diukir oleh sejumlah siswa-siswi Papua dalam kompetisi ilmiah di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sebut saja Septinus George Saa, pemuda Papua yang berhasil meraih prestasi dunia di bidang fisika.
Inilah bukti bahwa anak-anak Papua tidak kalah dengan anak-anak daerah lain di Indonesia. Namun, di sisi lain masih banyak anak-anak asli Papua di pedalaman yang sampai saat ini tidak bisa bersekolah dan putus sekolah.
Pendidikan diyakini sebagai ”jembatan emas” untuk keluar dari jerat kemiskinan. Menggiatkan bidang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi menjadi dari program pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Anggaran pun ”menggelontor” deras untuk bidang pendidikan. Sayangnya, secara umum, capaian-capaian bidang itu belum memadai. Bahkan, beberapa indikator pendidikan menurun.
Indikator pendidikan di wilayah Papua belum beranjak dari urutan paling akhir jika dibandingkan dengan wilayah lain. Angkanya pun di bawah rata-rata nasional. Bahkan, di Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir kondisinya cenderung menurun.
Jika angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun pada tahun 2008 sekitar 83,08, tiga tahun kemudian angkanya menurun menjadi 76,22. Fakta ini juga terjadi pada usia 13-15 tahun.
Selain itu, angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar dan angka buta huruf ternyata masih tinggi. Angka putus sekolah SD di provinsi 5,82 persen, sedangkan di Papua Barat mencapai 2,81 persen. Demikian pula angka buta huruf di Papua tercatat 24,40 persen dan Papua Barat 9,17 persen. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain.
Mengapa kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat tetap buram hingga saat ini? Beragam persoalan pun muncul, mulai dari alokasi anggaran pendidikan yang dinilai masih terbatas, minimnya sarana belajar-mengajar di kampung-kampung, kelangkaan tenaga pendidik, hingga masih rendahnya kesadaran orangtua tentang pentingnya pendidikan.
Jika dikaitkan dengan peraturan yang mengharuskan daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rata-rata anggaran pendidikan di Papua masih di bawah standar. Kondisi ini tidak merata di beberapa daerah. Ada sebagian daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, seperti Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Nabire, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Manokwari, dan Sorong Selatan.