Peserta Tidak Taat Aturan Bisa Diusir

Jakarta, kompas - Komite Normalisasi akan menjalankan tata tertib kongres secara tegas saat Kongres Luar Biasa PSSI di Solo, Jawa Tengah, 9 Juli. Peserta kongres yang tidak mematuhi tata tertib kongres dan sudah diperingatkan berulang kali bisa dikeluarkan dari ruangan kongres oleh pimpinan sidang, yaitu Komite Normalisasi.

Tata tertib kongres itu sebenarnya tidak berubah dari kongres sebelumnya. Komite Normalisasi hanya akan mempertegas pelaksanaan tata tertib itu supaya kongres berlangsung tertib.

”Secara resmi tidak ada hal baru tentang tata cara persidangan,” ujar anggota Komite Normalisasi, Joko Driyono, Senin (20/6) di Jakarta.

Mengenai mekanisme berbicara, termasuk mengajukan interupsi saat kongres, Joko menilai, hal itu sudah ada aturannya. Pada intinya, peserta baru bisa berbicara setelah diizinkan oleh pimpinan sidang. ”Mengisi formulir, tidak mengisi formulir (untuk berbicara), itu tata cara persidangan. Tata cara persidangan tidak berubah dari sebelumnya. Bagi yang mau berbicara, baru bisa berbicara setelah mendapat izin berbicara,” kata Joko.

Mekanisme meminta izin untuk berbicara, lanjut Joko, pada saat kongres FIFA yang ingin berbicara menuliskan nama, kemudian setelah diizinkan baru berbicara. ”Yang paling penting bagi saya adalah yang berbicara harus mendapatkan izin. Bagaimana mendapatkan izin itu yang kedua,” ujar Joko.

Joko juga menjelaskan mengenai materi yang dibicarakan atau materi interupsi harus sesuai dengan agenda kongres.

”Pembicaraan atau interupsi yang di luar dari agenda kongres wajib diperingatkan agar tertib. Apabila hal itu tidak terlaksana, sebenarnya pimpinan sidang punya hak untuk mengeluarkan peserta sidang dari ruangan,” ujar Joko.

Tata cara kongres itu, menurut Joko, sudah ada dan tinggal dilaksanakan pada kongres luar biasa tanggal 9 Juli di Solo.

”E-voting”

Mengenai electronic voting (e-voting) yang sedang hangat dibicarakan oleh sejumlah pemilik suara, Joko menilai, itu sudah terjadi distorsi pemahaman di masyarakat mengenai hal itu.

”Pada saat kongres FIFA, Pak Agum melihat ada tata cara yang memanjakan bagi semua peserta kongres dan memudahkan bagi pelaksana atau administratur kongres,” ujar Joko

Komite Normalisasi tidak pernah merencanakan e-voting untuk pemilihan. E-voting digunakan untuk merespons tiga kemungkinan keputusan, yaitu ya, tidak, atau abstain.

”Tetapi, kemudian berkembang di publik seolah-olah ini (e-voting) akan dipakai untuk pemilihan. Saya pastikan tidak karena mekanisme pemilihan harus mengikuti tata cara pemilihan yang sudah dituangkan dalam electoral code,” ujar Joko.

Mekanisme pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif tetap secara manual. Pemilik suara akan diberi formulir atau kertas suara yang kemudian diisi secara rahasia di bilik pemilihan.

Formulir yang telah diisi kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada akhir pemilihan, kertas suara akan diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan dihitung.

”Tidak ada skenario lain untuk itu. Jadi, electronic vote bukan untuk skenario pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, maupun anggota komite eksekutif,” ujar Joko. (ANG)